KAMI Heran ke Kubu Megawati: Kenapa Mereka Serang Pribadi?

Presidium dan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, menanggapi ledekan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyayangkan kritikan kepada KAMI lebih banyak menyerang pribadi, bukan pada substansi masalah.

Sejak dideklarasikan 18 Agustus lalu, KAMI tak pernah lepas dari sindiran dan nyinyiran. Macam-macam sindirannya. Teranyar, sindiran datang dari Megawati saat memberi pengarahan kepada calon kepala daerah, Rabu (26/8/2020). Mega menyebut acara deklarasi KAMI dihadiri banyak tokoh yang ingin jadi presiden.

Baca Juga: KAMI Jawab Sindiran Megawati, Katanya...

Seharusnya, menurut Megawati, para deklarator itu lebih dulu mencari partai ketimbang membuat gerakan. Soalnya, sistem di Indonesia mengharuskan calon kepala daerah apalagi presiden perlu memiliki dukungan parpol.

Din menyayangkan, berbagai kritikan KAMI kepada pemerintah tidak ditanggapi secara substansi. Dalam setiap kritikannya, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan ber negara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

"Kenapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi dan mengalihkan opini?" kata Din, belum lama ini.

Din lalu mempersilakan pihak yang menyerang KAMI untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukannya. Seperti tidak benarkah ada oligarki politik. Atau tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki sehingga aspirasi rakyat terabaikan?

Atau, kata Din, tidak benarkah ada budaya politik dinasti, yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?

Menurut Din, masih banyak pertanyaan substansif yang mendasar lagi. namun untuk sementara dua pertanyaan itu sudah cukup banyak. "KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan," ujarnya.

Din menegaskan KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran. "Terhadap reaksi yang tidak subtantif, baik dari para elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi," pungkasnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, ikut mengomentari kritikan Mega terhadap KAMI. "Kalau Bu Mega sudah mengomentari artinya KAMI cukup diperhitungkan," kata Refly di akun Youtube miliknya.

Baca Juga: Megawati: PDIP Pengusungnya, Kami Bakal Bela Pak Jokowi!

Soal saran Mega agar para deklarator KAMI mencari partai, Refly bilang begini. Kata dia, setiap warga negara punya hak menyampaikan partisipasi sesuai konstitusi. Dan, itu tidak harus melalui partai politik. Bisa melalui organisasi nonpemerintah (NGO) atau LSM. KAMI, menurut dia, tidak bisa di bilang organisasi masyarakat. Karena tidak mendaftar sebagai ormas. KAMI lebih pada gerakan moral.

"Jadi yang bertemu itu adalah ide, gagasan. Ide itu yang mempertemukan orang-orang dalam KAMI," paparnya.

Selain itu, Refly membahas omongan Mega yang mengatakan para deklarator KAMI banyak yang ingin jadi presiden. Kata dia, apa masalahnya dengan ingin jadi presiden. Menurut dia, Mega sendiri pernah jadi presiden dan selalu ingin jadi presiden. Paling tidak pernah nyapres dua kali bahkan tiga kali. SU MPR 1999, Pilpres 2004, dan Pilpres 2009. "Kan tidak ada masalah," ujarnya.

Kata dia, di luar negeri tidak ada yang nyalon sampai tiga kali. "Jadi ingin jadi presiden sah-sah saja. Konstitusi tidak melanggar. Yang dilarang presiden menjabat lebih dua kali," ungkapnya.