Kuliti Anggaran Covid-19, Bos BPK Terjunkan Semua Anak Buah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperluas cakupan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 pada 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan ruang lingkup pemeriksaan kali ini akan sangat luas. Di dalamnya akan terlibat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga lembaga lainnya sebagai pihak pengguna anggaran dan yang terdampak Covid-19.

"Biasanya pemeriksaan BPK dilakukan untuk entitas atau program tertentu, tetapi pemeriksaan yang dilakukan BPK saat ini cakupannya adalah seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Agung di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Baca Juga: Awas! BPK Turun Tangan, Audit Dana Penanganan Pandemi

Baca Juga: Buang Emas Jauh-jauh, Milenial Pilih Investasi Bitcoin

Dengan cakupan pemeriksaan yang sangat luas, BPK, lanjut Agung, siap menerjunkan seluruh auditorat utama keuangan negara mulai I hingga VII. Ia juga mengatakan bahwa BPK akan melakukan semesta pemeriksaan (audit universe) dalam pemeriksaan kali ini.

"Kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk based comprehensive audit," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat mendukung BPK untuk mengawasi sekaligus mengaudit anggaran penanganan Covid-19. Jokowi berharap BPK tak hanya memantau pemakaian anggaran penanganan Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan, tapi juga memberikan solusi dalam menanganai krisis pandemi.

"Kami mendukung pemeriksaan dilakukan segera. Agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," ucap Jokowi.