IHSG Rontok, Pak Prabowo Harus Jadikan Wagub Riza Gubernur, Ganti Si Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sudah lapuk atau tidak layak lagi memimpin Ibu Kota. Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, menyebut Anies sudah pantas dinonaktifkan.

Hal tersebut dikatakan terkait keputusan Anies yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) total. Baca Juga: Ini Daftar Menteri-Menteri Jokowi yang 'Bete' Sama Anies Baswedan

“Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2020). Baca Juga: PSBB Total ala Anies Dipuji Indef

Lanjutnya, ia menilai dampak keputusan yang diambil Anies secara sepihak itu lebih berbahaya. Sebabm secara otomatis, Anies sudah menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.

“Kalau dibiarkan, maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus segera bertindak dengan segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

“Untuk itu juga, Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI Riza Patria untuk menjabat sementara posisi gubernur,” paparnya.

Terpisah, Menteri Airlangga, menyatakan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini, Kamis (10/9).

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," katanya, Kamis (10/9/2020). 

Diketahui, IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, bahkan sebelumnya sempat dihentikan oleh bursa.

Sementara itu, ia mengingatkan dalam mengambil kebijakan, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.