Ngeri, Anies Gembok Jakarta, Ancaman PHK di Depan Mata

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan PSBB total guna menekan angka penularan virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota, mulai 14 September 2020, akan membuat sektor bisnis mati total.

Bahkan, akan berdampak pada bisnis di gedung perkantoran kala diwajibkannya WFH saat PSBB Jakarta. Baca Juga: Babak Belur Dihajar Covid-19, Grup Maskapai Singapura PHK Ribuan Karyawannya

"Kalau kemarin pada PSBB itu bisnis itu tidak bergerak sama sekali, berhenti total. Terutama para penyewa tenant di beberapa mal milik pengusaha pengelola gedung mal, itu ada yang minta sampai benar-benar gratis, totally gratis, kalau nggak dia tidak kuat pasti akan keluar," ujar Ketua Umum Asosiasi Profesi Pemeliharaan Gedung atau Building Engineering Association (BEA) Mardi Utomo, kepada wartawan, kemarin. Baca Juga: Pendapatan Anjlok, Pizza Hut Bakal PHK Karyawan?

Lanjutnya, ia mengatakan saat diizinkan beroperasi, pergerakan bisnis tidak signifikan. Bahkan, para pengelola gedung masih harus memberi diskon hingga 50% bagi para penyewanya.

"Terus new normal (masa transisi) kemarin rata-rata masih minta diskon sekitar 50%, ada yang kita kasih 50% pun ada yang masih belum mau buka usahanya, karena memang visitation ke tempat-tempat publik seperti itu masih ada yang ketakutan, sudah mulai ada pergerakan tapi belum bisa pulih," katanya.

Karena itu, para pemilik gedung ppun terpaksa memberlakukan PHK maupun putus kontrak. "Kalau di PSBB pertama itu pengurangan sudah cukup banyak, terutama pekerja harian, mostly gedung yang kaitannya ada pemeliharaan rutin, pekerja harian itu sudah dikurangi habis-habisan, karena memang income tidak ada," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bila Gubernur Anies kembali mewajibkan WFH, maka bukan tidak mungkin dampak-dampak tadi terulang kembali.

"Kalau ini diberlakukan lagi, ada bisnis yang dihentikan kembali itu pasti strateginya akan mencari lagi cara untuk mengurangi biaya operasional untuk menutupi misalnya supaya tidak minus tahun ini, ya salah satunya yang paling gampang itu fake cost, fake cost itu, itu salah satunya tenaga kerja, terus kemudian biaya listrik, listrik juga tidak dapat insentif dari pemerintah," tegasnya.