Semprot Pernyataan Wapres Soal K-Pop, Kritik Dhani Melebar dari Urusan Musik hingga Mobil Fiksi

Musisi Ahmad Dhani memberikan kritiknya atas pernyataan dari Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin sempat mengeluarkan statement yang berharap budaya K-Pop dapat mendorong kreativitas anak muda Indonesia.

Politikus Partai Gerindra itu menganggap jika Wapres seharusnya bisa mengajaknya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sebab, Ahmad Dhani menganggap ia orang yang tepat untuk berdiskusi mengenai dunia musik.

Baca Juga: Giring PSI Siapkan Proyek Kolaborasi Bareng Anak Ahmad Dhani

"Jadi, Pak Wapres kita memang tidak paham benar soal industri musik. Harusnya sebelum kasih statement, diskusi dulu sama saya sebagai orang yang sangat paham industri musik," ungkap Ahmad Dhani dalam pesan singkat kepada awak media, Minggu 20 September 2020.

Dhani menganggap Korea Selatan memberikan dana yang besar untuk bisa memajukan industri musik nasionalnya. Musisi Indonesia tidak kalah bermutu dari musisi dunia tetapi belum ada pemimpin yang memiliki kemampuan untuk industri dunia. 

"Di Korea, Disiapkan Dana Besar untuk memajukan musik nasional Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan serius untuk mengangkat Industri Musik Korea Selatan menjadi masuk ke Industri Musik Dunia. Musisi Indonesia Jauh lebih bermutu daripada Korea Selatan, Hanya saja selama ini belum ada Presiden yang punya Skill soal Industri Dunia," katanya.

Semprotan Ahmad Dhani pun melebar hingga ke soal industri otomotif. Korea Selatan sudah mulai industri itu sejak 20 tahun lalu. Tetapi, Indonesia masih belum terlihat jelas.

"Korea Selatan sudah memulai dengan Industri Mobil 20 tahun lalu. Industri Mobil Indonesia masih FIKSI. Jadi urutannya, masuk dulu ke industri Dunia, Baru masuk industri musik Dunia," ucapnya. 

Ahmad Dhani pun memberikan saran agar pemerintah bisa mencari menteri yang paham dengan industri di dunia. 

"Saran, untuk saat ini, cari Menteri yang Paham soal Industri Dunia. Seniman seperti pelaku industri pada umum nya. Butuh pemerintahan yang supportif," ucapnya.