Rencana Erick untuk Merger INKA dan KAI Mesti Dikaji Ulang

Rencana Menteri BUMN Erick Tohir mengakuisisi PT Industri Kereta Api (INKA) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang antara lain ditanggapi anggota Komisi VI DPR-RI Mufti Anam yang meminta agar rencana akuisisi tersebut dikaji ulang.

Salah satu yang menolak antara lain pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo yang meminta agar pemerintah melakukan kajian terdahulu. "Lakukan studi yang cermat dan laksanakan kajian secara mendalam. Tapi untuk studinyan ya  pilih lembaga yang kompeten," kata Agus Pambagyo.

Dia menegaskan bahwa  dirinya   tidak setuju atas rencana Menneg BUMN memerger PT KAI denga PT INKA. "PT KAI yang jaman pak Jonan,  bagus sekarang merosot lagi kinerjanya bahkan kembang kempis lagi  karena disuruh ngurus yang lain -lain yang tidak ada urusannya dengan PT KAI. Sekarang kan PT KAI disuruh ngurus LRT, ngurus KCIC, hingga kondisinya sekarang turun  lagi.

Baca Juga: Gandeng Perusahaan Kereta Swiss, Erick Thohir Boyong KAI Go International

Menurut Agus, pemerintahan sekarang memang  rajin  melakukan merger perusahaan negara yang pada akhirnya kinerjanya juga masih belum teruji. Dulu antara lain bikin holding pertambangan, migas dan BUMN Farmasi di mana langkah ini nampaknya  di periode  pemerintah  meniru perusahaan Singapura Temasek dan Khasanah Malaysia yang tentu kondisi dan situasinya berbeda.

Terkait rencana merger KAI dan INKA itu,saya juga tidak setuju." Saya melihat dalam melakukan holdingisasi dan merger ini,pemerintah kurang  melalui studi dan kajian yang mendalam,"papar dia.

Masih kata Agus, dirinya mendengar yang melakukan kajian dan studi terkait merger perusahaan BUMN ini adalah Bahana dan Danareksa Securitas yang notabene mereka adalah perusahaan keuangan. Laiknya, kata dia sebelum melakukan kajian,carilah atau tunjuk lembaga studi yang betul-betul bagus dan memiliki kapabilitas yang teruji,sehingga lembaga tersebut  bisa melakukan kajian yang visibel sesuai tuntutan. "Sekarang kinerja PT INKA lagi moncer,karena pemasarannya pak Budi Noviantoro itu bagus, disatu pihak PT  KAI lagi turun,jadi kalau dimerger  pasti hancur dua duanya. Maka itu saya gak setuju," tegas dia. 

Terpisah pengamat transportasi dari MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Djoko Setiowarno mengatakan, PT INKA, saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup bagus. "Inovasi dan kreatifitas pengembangan usahanya sudah mulai menampakkan hasilnya. Diberi kepercayaan negara lain untuk memproduksi kereta dan loko," paparnya.

Hasil sinergi dengan beberapa BUMN, dapat kepercayaan untuk membangun jaringan kereta beserta sarananya yang menghubungkan beberapa negara di Afrika. Inovasi produksi bus listrik juga dapat dimanfaatkan oleh Ditjenhubdat, Kemenhub dalam mengembangkan program transportasi umum di daerah dengan skema Buy the Service.

Sikap tidak setuju juga dikemukakan Pengamat Transportasi dan mantan wartawan transportasi MS Hendrowijono. "Mungkin tujuannya benar tetapi menurut saya tidak tepat. Masak manufacture digabung dengan operator," kata Hendrowijono.

Baca Juga: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Setengah Jadi

Karena itu pula,Hendrowijono yang semasa jadi wartawan banyak meliput perkeretaapian Indonesia mengaku dirinya setuju dengan pernyataan anggota Komisi VI DPR-RI Mufti Anam yang meminta agar rencana akuisisi PT PT INKA ke PT KAI dikaji ulang. "Oh ya, saya  setuju pernyataan pak Anam sebagai Anggota DPR RI Komisi VI, yang meminta agar  rencana akusisi INKA ke KAI dikaji ulang," tandasnya.

Menurut  Hendrowijono, opsi yang diwacanakan pemerintah dengan tujuan agar INKA dan KAI maju, dan negara mendapat manfaat. Cuman saat ini INKA sudah punya pabrik baru, fix cost tinggi, butuh proyek, dan disisi lain pasar domestik hanya dari KAI, itupun baru tiga tahun terakhir.

Masih kata dia, mungkin lima tahun lagi kereta KAI sudah baru semua, tetapi apakah INKA harus ditutup. Oleh karena itu dia  mendesak perlu penetrasi ke pasar global dan itu harus diraih. "Kalau tidak ada proyek, akusisi INKA akan membebani keuangan KAI yang lagi terdampak pandemi covid-19," paparnya.

Oleh karena itu, dia khawatir kalau INKA jadi anak perusahaan, pemerintah Congo akan balik kanan dan memilih China atau Turki, kalau ini terjadi celaka dua belas. "Megaproyek batal, INKA masuk KAI tanpa proyek, yang terjadi KAI ambruk," jelas dia.

Apalagi di KAI ada Direktorat Sarana, dan kalau tidak ada perampingan alias PHK, entah orang INKA atau orang Direktorat Sarana KAI yang double cost.  Dulu Pak Jonan sudah sangat bagus  mereformasi  KAI, jadi saya sangat menyayangkan kalau KAI ambruk," paparnya prihatin