Industri Perfilman Daerah Adem Ayem, Ini Penyebabnya

Industri perfilman di Indonesia saat ini masih terbilang adem ayam saja. Padahal jumlah penduduk yang mencapai sekitar 268 juta, Indonesia bisa dipastikan menjadi pasar yang cukup besar dan potensial, termasuk Jatim. Hanya saja, beberapa pemerintah daerah di Indonesia termasuk Jatim masih belum mau menggigit industri hiburan tersebut.Baca Juga: Netflix Rilis Fitur Baru, Bisa Setel Film Kayak di TV

Ketua Komite Tetap Ekonomi Kreatif, Film dan Televisi Kadin Jatim Luthfil Hakim secara tegas mengatakan, pemerintah daerah masih belum berani menyentuh industri perfilman dikarenakan, belum ada dukungan finansial dari pemerintah daerah setempat.

Luthfil Hakim meminta anggaran dana untuk politik bisa diarahakan pada semua sektor yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), termasuk industri perfilman. Dan sebenarnya Perda nomor 80/2014 yang tidak efektif itu pun belum jawab kepentingan dan kebutuhan industri perfilman Jatim.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa secara nasional kontribusi pendapatan industri filman mampu  mencapai Rp 2,4 triliun di 2019, naik dari Rp 2,1 triliun di 2018. Dan jumlah penonton di  2019 mencapai hampir 60 juta dan terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah judul film yang dihasilkan juga mengalami kenaikan menjadi 200 judul dari sebelumnya yang hanya 134 judul.

“Yang harus dilakukan pemerintah, alokasi APBD harus diprioritaskan kepada sektor yang berkontribusi. Apakah Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya sudah melakukannya dan seberapa besar alokasi APBD untuk mendukung sektor yang berkontribusi. Ini yang harus dilihat. Karena ikutan dari industri perfilman ini sangat banyak, diantaranya ada fashion dan bioskop. Ada yang bisa diraup dari sini, misalnya pembuatan merchandise,” ujar Lutfil Hakim di Surabaya, Selasa (11/11/2020).

Disisi lain kata Lutfil Hakim, dukungan finansial dari lembaga perbankan daerah Jatim juga belum ada. Padahal Bank Jabar dan Bank Banten telah memberi dukungan untuk pembuatan film lokal daerah.

”Misal film Seteru dan Guru Ngaji, itu ada Bank Jateng di belakangnya. Saya tidak tahu apakah Bank Jatim sudah pernah terlibat pembiayaan. Karena ini nyata-nyata yang dihadapi oleh industri perfilman daerah. Dalam hal ini, Kadin Jatim juga bisa membuat Corp Finance sebagai solusi dukungan pembiayaan,” tegas Luthfil juga wakil ketua PWI Jatim ini

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Sinarto mengatakan, salah satu penyebab industri perfilman di Jatim mengalami stagnasi  karena secara hukum, Provinsi sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengembangan industri ini pasca terbitnya Undang-Undang nomor 23/2014. Selain itu, Permendagri nomor 90/2019 juga menyebutkan bahwa Provinsi tidak memiliki kewenangan lagi.

“Untuk itu kami berupaya mencari cela dengan memasukkan industri perfilman ini ke sektor ekonomi  kreatif agar provinsi bisa ikut berkiprah.  Sebenarnya Komisi B DPRD Jatim telah membuat Perda terkait industri perfilman ini. Tetapi setelah itu tidak bisa dijalankan karena provinsi tidak memiliki kewenangan,” kata Sinarto.

Untuk bangkitkan industri perfilman Jatim, Sinarto menyatakan, pihaknya Disbudpar Jatim juga telah memberikan arahan kepada pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teknologi  dan Kepariwisataan di Singosari untuk menfasilitasi pengembangan generasi muda Jatim  yang ingin mengembangkan bakatnya di sektor perfilman. Selain itu,Dispbudpar Jatim juga berencana membuat Festival Perfilman Jatim di tahun 2021 mendatang.