Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, Ingat Ucapan Ahok 'Pemahaman Nenek Lu!'

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan gaji DPRD DKI Jakarta 2021 yang mencapai Rp800 miliar.

"Pandemi bikin warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen.

Michael menjelaskan, polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Ahok membuat DPRD marah dengan coretan "Pemahaman Nenek Lu!" untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.

Pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.

"Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael. 

Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, kata dia, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan.