Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

94 Konten Diputus Aksesnya, Komdigi Buka Peluang Evaluasi Usai Kritik SAFEnet

94 Konten Diputus Aksesnya, Komdigi Buka Peluang Evaluasi Usai Kritik SAFEnet Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pemerintah tidak berada dalam posisi berdebat dengan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait kebijakan moderasi dan tata kelola ruang digital. 

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan, masukan dari masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan publik berjalan secara tepat dan akuntabel.

“Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret. Kami terbuka kepada siapa pun yang ingin menyampaikan kritik, data, maupun bukti yang bisa menjadi bahan evaluasi,” ujar Fifi dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan masyarakat terhadap pelaksanaan moderasi konten di ruang digital.

Baca Juga: Komdigi Minta Google Transparan soal Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro Pemerintah

Sebelumnya, pada 17 November 2026, masyarakat yang diinisiasi oleh SAFEnet dan Remotivi menggelar aksi desak debat publik dengan Komdigi untuk mempertanyakan kebijakan moderasi dan tata kelola ruang digital. Dalam demontrasi tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid tidak hadir.

Dalam pemantauan SAFEnet dan Remotivi selama April-Oktober 2026, tercatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau 74% merupakan pemutusan akses atas permintaan Komdigi. Sementara itu, 33 konten lainnya atau 26% dimoderasi oleh platform media sosial berdasarkan panduan komunitas.

Menanggapi informasi mengenai sekitar 94 konten yang pemutusan aksesnya dinilai bermasalah, Fifi mempersilakan pihak-pihak yang memiliki keberatan untuk menyampaikan data beserta rincian kasus kepada Komdigi.

Ia menjelaskan bahwa proses pemutusan akses selama ini telah melalui tahapan verifikasi dan melibatkan instansi penegak hukum sesuai dengan karakteristik konten yang ditangani. Meski demikian, Komdigi tetap membuka kemungkinan penelaahan ulang apabila terdapat keberatan maupun temuan baru.

“Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali. Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fifi menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital tidak hanya berkaitan dengan pembatasan konten yang melanggar hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap mempunyai ruang yang aman dan bebas dalam menyampaikan pendapat, kritik, serta ekspresi.

Menurutnya, keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi perlu dijaga secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Fifi menyoroti pentingnya transparansi tata kelola platform digital, termasuk mekanisme algoritma yang memengaruhi distribusi informasi kepada pengguna.

Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan pemahaman dan akses informasi yang memadai mengenai cara kerja algoritma, mekanisme rekomendasi konten, hingga faktor yang menentukan penyebaran informasi di ruang digital.

“Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita. Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya,” ungkap Fifi.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah