FBI Disebut Ubah Cara Kerja Divisi Kejahatan Virtual Sesuai Rekomendasi

Audit Departemen Kehakiman AS yang baru-baru ini dirilis terhadap praktik Biro Investigasi Federal (FBI) sehubungan dengan investigasi kriminal darknet menyimpulkan bahwa lembaga penegak hukum sedang kacau-dan "strategi dukungan cryptocurrency" yang menyeluruh mungkin menjadi salah satu solusinya.

Menurut versi audit yang tidak terklasifikasi yang dirilis pada hari Kamis, upaya investigasi darknet FBI saat ini-mungkin ironisnya-terhambat oleh serangkaian praktik, kebijakan, dan program pelatihan yang "terdesentralisasi", serta intelijen yang terkotak-kotak yang mengarah pada upaya "berlebihan" menurut laporan Cointelegraph, Senin (21/12/2020).

Baca Juga: 10 Koin Kripto Terbaik, Buat Anda yang Minat Investasi Cryptocurrency!

Khususnya, audit tersebut menemukan bahwa ada dua Tim Mata Uang Virtual terpisah yang membantu penyelidikan darkweb, keduanya didanai oleh Asset Forfeiture Fund dari DoJ. Selain itu, "kenaikan biaya dan pendanaan statis dari Assets Forfeiture Fund mengakibatkan ketidaksepakatan antara dua Tim Mata Uang Virtual ini tentang prioritas sumber daya" dan banyak yang merasa bahwa kedua Tim melakukan pekerjaan yang tumpang tindih.

Asset Forfeiture Fund menerima sebagian dari pendanaannya melalui penyitaan dan penjualan properti dan aset, termasuk mata uang kripto, yang terkait dengan investigasi kriminal. DoJ membuat lima rekomendasi untuk meningkatkan investigasi dan kebijakan darknet, banyak di antaranya berfokus pada prosedur sentralisasi untuk mengurangi "tanggung jawab investigasi yang ambigu atau tumpang tindih".

Ini termasuk rekomendasi untuk "mengembangkan jadwal untuk mendapatkan umpan balik dari divisi FBI yang tersisa dan menyelesaikan pengembangan strategi dukungan cryptocurrency di seluruh FBI" dan laporan tersebut menunjukkan bahwa jadwal tersebut akan datang.

Rekomendasi DoJ datang saat FBI memiliki lebih banyak pekerjaan karena peraturan baru. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Keuangan baru-baru ini mengusulkan aturan baru yang akan mengharuskan pertukaran ke KYC pelanggan mereka untuk transaksi lebih dari US$3.000 atau sekitar Rp42,5 juta.