Ada 15 Langkah Eksekutif yang Langsung Diteken Biden, Atasi Banyak Krisis yang Ditinggal Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden segera menandatangani 15 langkah eksekutif setelah dia dilantik sebagai presiden AS yang baru pada Rabu (20/1/2021).

Biden langsung membatalkan berbagai kebijakan yang diberlakukan dalam pemerintahan Donald Trump. Berbagai langkah itu terkait dalam penanganan pandemi corona dan perubahan iklim.

Baca Juga: Mendengar Cerita WNI di AS yang Ngaku Sempat Waswas Jelang Pelantikan Joe Biden, Kenapa?

“Untuk mengatasi berbagai krisis seperti pandemi, ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakadilan rasial, Biden akan menandatangani perintah eksekutif dan memorandum di Ruang Oval pada sore hari, dan meminta berbagai lembaga mengambil langkah di dua bidang tambahan,” papar Sekretaris Pers yang baru menjabat Jen Psaki.

Berbagai tindakan tersebut termasuk keharusan memakai masker di semua properti federal dan untuk karyawan federal, serta perintah mendirikan kantor baru Gedung Putih yang mengoordinasikan berbagai tindakan mengatasi virus corona.

Biden juga akan memulai proses memasukkan kembali AS dalam kesepakatan iklim Paris.

Dia lantas mengeluarkan perintah menyeluruh untuk menangani perubahan iklim, termasuk mencabut izin presiden yang diberikan untuk jaringan pipa minyak Keystone XL yang kontroversial.

Di antara serangkaian perintah yang membahas imigrasi, Biden mencabut deklarasi darurat Trump yang membantu mendanai pembangunan tembok perbatasan dan mengakhiri larangan perjalanan di beberapa negara mayoritas Muslim.

Psaki menjelaskan, Rencana Hari Pertama hanyalah awal dari serangkaian tindakan eksekutif yang akan diambil Biden segera setelah menjabat.

"Dalam beberapa hari dan pekan mendatang kami akan mengumumkan berbagai tindakan eksekutif tambahan untuk menghadapi beragam tantangan ini dan memenuhi janji Presiden terpilih kepada rakyat Amerika," tutur Psaki.

Tindakan lebih lanjut akan mencakup pencabutan larangan dinas militer oleh transgender Amerika, dan mencabut kebijakan yang memblokir pendanaan AS untuk program di luar negeri yang terkait aborsi.