Hei Kuasa Hukum Kubu AHY, Jangan Ganggu Presiden Jokowi Ya!

Pernyataan kuasa hukum Partai Demokrat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi, Bambang Widjojanto (BW), terkait kisruh Demokrat yang menyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat reaksi keras dari 21 kelompok organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR). AKAR mengingatkan agar persoalan partai tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi.

"Kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mengecam keras pernyataan Bambang Widjojanto yang mengaitkan kisruh Demokrat dengan Presiden Jokowi, yang disampaikan oleh Bambang adalah pernyataan yang sangat subjektif dan tidak berdasar," kata Rudy Sinaga, Koordinator AKAR di Bogor, Sabtu (13/3/2021).

Baca Juga: Ngatain Moeldoko Berbahaya, Kuasa Hukum Mas AHY Keras: Jangan Main-Main, Ini...

Pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Widjojanto, menurut Rudy, sangat tendensius dan tidak tepat menyerang pemerintahan Jokowi.

Ia menegaskan bahwa hal yang disampaikan oleh Bambang mencerminkan pikiran subjektif pribadi Bambang, yang tidak bisa dibuktikan, dan merupakan upaya Demokrat kubu AHY untuk menekan pemerintah, dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, dalam memenangkan legalitas Demokrat AHY.

"Kami sebagai relawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret untuk kepentingan Bambang sebagai pengacara terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB (Kongres Luar Biasa) Demokrat di Deli Serdang. Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat," kata Rudy.

Baca Juga: Prajurit SBY: KLB Praktik Pelacuran Eks Kader Demi Kekuasaan & Duit!

Sebagai kelompok relawan, lanjut Rudy, AKAR tetap solid untuk mendukung pemerintahan yang tegas, demokratis, terlebih lagi Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis pandemik Covid-19.

"Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa. Soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkum HAM. Sekali lagi, kami tidak rela Bambang Widjojanto berbicara ngawur menyeret-nyeret Presiden Jokowi. Jangan ganggu Presiden Jokowi," tegas Rudy.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menilai pengambilalihan paksa Partai Demokrat dengan melibatkan aktor oknum kekuasaan adalah ancaman demokrasi pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

BW menegaskan pengambilalihan paksa kepemimpinan partai berlogo bintang mercy itu telah menghancurkan demokrasi di Indonesia. Ia menambahkan, penyelenggaraan KLB di Deli Serdang oleh segelintir orang yang sudah dipecat adalah tindakan penyerangan terhadap negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah.

"Tadi ada juga yang menarik disampaikan, dasar konstitusi partai juga diinjak-injak, kalau ini diakomodasi, difasilitasi tindakan seperti ini bukan hanya sekadar abal-abal, tapi brutalitas demokratik yang terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa diatasi," katanya, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Bongkar Salah Satu Rahasia KLB Demokrat di Deli Serdang

Menurut BW, apa yang terjadi saat ini tidak main-main.

"Jadi ini tidak main-main, kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat maka sebuah partai akan dihancurkan dengan cara ini. Dan itu mengancam, bukan hanya partai tapi juga seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Apalagi ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya sangat strategis sebagai KSP, simbol negara ada di situ," tutup BW.