Siaga Perang, Kapal-kapal Perang Militer Taiwan Pagari Pulau Terbesar di LCS

Militer Taiwan meningkatkan latihan pasukan dan menambah persenjataan pertahanan untuk "membentengi" pulau terbesar di Laut China Selatan yang disengketakan. Analis percaya jika mereka mempersiapkan kemungkinan serangan oleh China.

Media lokal melaporkan Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng mengatakan kepada parlemen pada 17 Maret lalu jika China "mampu" menyerang dan dia ingin Pulau Taiping "selalu siap setiap saat”.

Baca Juga: Jika China Jadi Penyusup, Taiwan Siap Gunakan Rudal Darat sebagai Pelacak

Dia mengacu pada pulau yang berpenduduk jarang di kepulauan Spratly, 1.500 kilometer barat daya Taiwan dan disengketakan oleh lima pemerintah lain, termasuk China.

"Itu jelas menandakan bahwa Taipei prihatin dan menanggapi ambisi, pernyataan, dan tindakan China - menegaskan kembali bahwa Beijing sungguh-sungguh bermaksud (merebut) pulau itu," kata Fabrizio Bozzato, peneliti senior di Ocean Policy Research Institute, Sasakawa Peace Foundation, yang berbasis di Tokyo.

China membuat Taiwan khawatir sejak pertengahan 2020 karena mengerahkan pesawat militer hampir setiap hari ke sudut zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Pada Jumat, kementerian pertahanan melihat 20 pesawat, jumlah yang sangat tinggi. China telah menambah hanggar dan sistem radar di tujuh pulau kecil miliknya di rantai kepulauan Spratly dalam dekade terakhir.

Menurut beberapa analis Pulau Taiping, pos terdepan yang juga dikenal sebagai Itu Aba, akan lebih mudah diambil China dibandingkan dengan Taiwan karena luasnya hanya 46 hektar. Bentuk lahan tropis itu mendukung jalur udara, dermaga dan rumah sakit kecil.

Organisasi penelitian Council on Foreign Affairs dalam laporan khusus bulan lalu mengatakan untuk "membuat tegang dan menguras awak udara dan pelaut Taiwan" dan "memperburuk" warga Taiwan, China dapat "menunjukkan kekuatannya dengan menyerang satu atau beberapa pulau lepas pantai yang dikuasai Taiwan" termasuk Taiping.

Pemerintah China mengklaim Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai bagian wilayahnya, masalah sisa dari perang saudara tahun 1940-an, dan tidak mengesampingkan penggunaan militer untuk menyatukan kedua pihak.