Pak SBY dan Mas AHY Tolong Jawab! Ini Beneran Partai Demokrat Dukung KKB Papua?

Elite PKPI Teddy Gusnaidi ikut mempertanyakan sikap Partai Demokrat terkait dengan keputusan pemerintah melebeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

Karena itu, ia pun menanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, dua Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik dan Andi Arief soal sikap resmi pemerintah yang menetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai teroris. Baca Juga: Lah Kok Anak Buah Mas AHY Kecewa KKB Dilabeli Teroris? Sampai Ngatain Pak Mahfud..

Dalam pertanyaannya tersebut, ia juga menyertakan tangkapan layar berita berjudul 'KKB Papua Dinyatakan Teroris, Andi Arief: Mahfud MD Sumbu Pendek' dan 'KKB Papua adalah Terorisme, Rachland Nashidik: Tak Mudah Melabeli Teroris'.

"Pak @SBYudhoyono dan Pak @AgusYudhoyono, jadi Partai Demokrat mendukung KKB Papua yg telah membunuh aparat & rakyat Indonesia ya?," cuitnya dalam akun Twitternya, Jumat (30/4/2021). Baca Juga: Usul Kesejahteraan Keluarga Kru Nanggala, Mas AHY, Nih Ucapan Netizen: Kembalikan Uang Hambalang

kemudian, pihaknya pun menyatakan menghargai sikap Demokrat jika mendukung KKB Papua.

"Kalau iya, ya gak apa2 namanya jg pilihan. Yg penting jelas, jgn abu2, itu banci namanya. Kita bisa berhadap2an. Gue bela NKRI kalian bela KKB Papua," tandasnya.

Baca Juga: AHY Belum Layak Jadi Pemimpin, SBY Gandeng Anies Tebar Pesona di Basis Demokrat untuk Dongkrak Suara

Baca Juga: Bikin Teroris KKB Nggak Bisa Tidur, Titah Pak Mahfud Keras Bos! Babat Habis...

Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah resmi melebeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris. Hal tersebut dikarenakan aksi kebrutalannya yang telah memenuhi unsur sebagai teror.

Karena itu, Mahfud pun langsung memerintahkan kepada aparat keamanan, mulai TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur. 

“Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur,” tegasnya, dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021) kemarin.

“Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” sambungnya, dilansir dari Antara.