Terungkap, Sosok Penting yang Bertanggungjawab Keluarkan Aturan Ketat Larangan Mudik

Menteri Perhubungan Budi Karya menyampaikan berdasarkan laporan satuan lalu lintas Polda Lampung, Banten, dan Jawa Tengah, penyekatan arus mudik Lebaran 2021 sudah berjalan dengan baik dan efektif.

"Oleh karenanya, saya mengapresiasi kepada Polri dan TNI, bahwa penyekatan berlapis sangat efektif. Apa yang terjadi dari arah Jawa Barat ke Jawa Tengah terjadi penurunan (arus mudik Lebaran," kata Menhub Budi Karya di Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5/2021).

Baca Juga: Ada isu Kalau Jokowi Diam-diam Mudik Lebaran, Benar Gak Sih?

Budi Karya mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh TNI-Polri merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menangani Covid-19 di mana penyekatan dilakukan berlapis sehingga apabila masyarakat lolos di satu tempat akan tetap disekat di tempat lain.

"Apa yang dilakukan TNI-Polri ini sangat baik. Mandat Presiden (Jokowi)," katanya.

Terkait hal tersebut, Menhub memperkirakan kenaikan arus mudik Lebaran 2021 pada H-3 hingga H-4 tidak akan terjadi.

"Akan tetapi, kami berharap pada Polri dan TNI tetap waspada untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus mudik pada H-3 dan H-4 Lebaran 2021," katanya.

Menhub mengatakan sebagai ilustrasi tambahan pada sektor arus lalu lintas udara, sektor kereta api, dan laut juga dapat dikendalikan dengan baik.

"Sektor udara, kereta api, maupun sektor laut turun 90 persen. Ini artinya, hal itu semuanya efektif berjalan dengan baik. Seperti disampaikan Kapolri bahwa upaya penyekatan ini, bukan semata-mata agar masyarakat tidak bisa mudik Lebaran melainkan hal itu untuk menghindari penyebaran Covid-19," katanya.

Baca Juga: 1 Juta Pemudik Kemungkinan 'Bocor' Masuk Jateng, Ganjar Pasang Sinyal Siaga!

Kebijakan larangan mudik ini cukup sering mendapat penolakan dari berbagai pihak. Apalagi, kebijakan ini dibarengi dengan fenomena kehadiran WNA China yang masuk ke Tanah Air untuk tujuan penting, seperti bekerja di proyek strategis nasional dan objek vital.

Salah satu tokoh yang menyampaikan protes keras ialah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sosok yang biasaya kalem ini tiba-tiba langsung beringas melemparkan kritik pada pemerintah.

Sebagai partai pendukung pemerintah, PKB termasuk partai yang nurut. Jarang sekali ada kader PKB yang nakal dengan bersuara sumbang mengkritik kebijakan pemerintah. Begitu juga Cak Imin, sebagai lokomotifnya PKB.

Baca Juga: Ada Larangan Mudik, Ini Jadwal Jam Operasional di 19 Bandara AP II

Baca Juga: Meski Mudik Dilarang, Citilink Tetap Raup Berkah Ramadan Lewat Penerbangan Kargo

Baca Juga: Soal Mudik Lebaran, Duh... Mas Gibran Nggak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Namun, untuk yang satu ini, Cak Imin tidak bisa menutupi kekesalannya. Wakil Ketua DPR ini menilai, pemerintah bersikap tidak adil. Warga yang ingin mudik untuk bertemu keluarganya di kampung halaman dilarang. Yang nekat tetap mudik, dicegat lalu diputar balik. Sementara orang asing, enak saja bisa hilir mudik ke Indonesia.

"Hal yang seperti ini kan bisa menimbulkan anggapan publik bahwa pemerintah tidak peka melihat kondisi yang ada," kata Cak Imin, dalam keterangannya, kemarin.

Cak Imin heran, kenapa pemerintah hanya bersikap tegas ke rakyat saja. Sementara, ke orang asing, khususnya dari China seolah tak berdaya. Dia mendesak, pejabat terkait mulai dari Kementerian Kesehatan, Dirjen Imigrasi hingga Satgas Penanganan Covid-19 bisa menjelaskan masalah ini dengan transparan.

"Sebab, kondisi ini membingungkan masyarakat yang dibatasi mobilitasnya saat Lebaran," ungkapnya.

Tak hanya itu, eks Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu meminta Kemenkes dan Satgas memastikan bahwa seluruh warga China yang datang itu telah mematuhi aturan protokol kesehatan perjalanan internasional selama pandemi. Kalau perlu, dia usul selama masa larangan mudik ini, warga asing tidak perlu diizinkan masuk ke Indonesia.

"Biar adil. Masyarakat pun saat ini tengah berupaya mengikuti aturan larangan mudik dan membatasi mobilitas selama libur Lebaran," tegas Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR ini.