Agree, aplikasi agregator agribisnis kreasi Digital Next Business (DXB) PT Telkom, melanjutkan perluasan layanannya ke sentra pertanian Megamendung, Kabupaten Bogor.
Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemkab Bogor, IPB, BNI, Mitra Bumdes, Pupuk Indonesia Pangan (PIP), dan Bank BJB.
Squad Leader Agree, Kasiono mengatakan, pihaknya menyediakan layanan dalam mendata petani beserta offtaker (pembeli), kemudian menghubungkan dengan perbankan guna peroleh dukungan pemodalan. Offtaker seperti BumDES dan Pupuk Indonesia bukan sekedar membeli hasil tani, namun sekaligus mendampingi petani dari proses pra tanam hingga paska panen, termasuk menyediakan sarana produksi pertanian pangan.
Baca Juga: Trafik Layanan Data Telkomsel Tumbuh Hingga 49 Persen
Baca Juga: Trafik Telkomsel Naik 49 Persen saat Idul Fitri 2021
“Offtaker bisa memonitor proses budidaya di aplikasi Agree berdasarkan data yang diinput oleh petani, seperti kapan tanam, kapan kasih pupuk, kapan panen, menyerap hasil panen dan banyak lagi," katanya di sela-sela kegiatan tersebut yang bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Program, Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK”, Kamis (20/5/2021).
Menurutnya, kegiatan tersebut juga meluncurkan program Agree Hero dimana para milenial bisa bargabung untuk mendigitalkan petani dan offtaker.
Hal ini selaras dengan program Gubernur Jabar Ridwan Kamil, yakni petani milenial yang menjadi penyokong digitalisasi pertanian tersebut.
"Dengan terhubung secara digital ke offtaker, maka petani bisa mendapatkan kepercayaan dari perbankan yakni BNI dan BJB, pendampingan usaha, pasokan benih dan sarana produksi pertanian. Ujung-ujungnya bisa memperoleh harga jual yang adil dan lebih baik dari sebelumnya," ungkapnya
Kasiono menyebutkan dengan mengusung tema connecting the dots, platform Agree ini memungkinkan pemangku kepentingan seperti petani, offtaker, pasar, penyedia saprotan, pembeli, pemodal, dst untuk dapat saling terhubung melalui platform digital.
Saat ini, Agree sudah memiliki beberapa fitur kemitraan dengan perusahaan pertanian, permodalan, penjualan dan peningkatan wawasan (agree knowledge) yang kedepannya akan dilengkapi pendukung produktivitas dan kualitas guna menciptakan satu data pertanian.
Bahkan, sekarang Agree sudah berhasil diadopsi di berbagai sentra pertanian yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dll.
"Dengan memberikan sentuhan digital kepada sektor pertanian diharapkan proses budidaya pertanian menjadi lebih mudah dikelola, efektif, dan efisien sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pertanian Indonesia." ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan menyatakan kesiapannya mendukung Agree. Bahkan sebagian dana desa bisa untuk mengembangkan Bumdes guna mendampingi dan membeli hasil pertanian sebagai bagian dari digitalisasi ekosistem tersebut.
Sedangkan, Kadis Pertanian Kabupaten Bogor Sity Nurianti menyampaikan belasan ribu data petani serta data lahan di dinasnya bisa menjadi data awal untuk diinputkan di platform Agree sebagai langkah awal digitalisasi.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah
Erdiriyo menambahkan, pihaknya berharap sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu.
Dia menjelaskan, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4% pada 2020, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
Dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020, sebanyak 29,76% pekerja bekerja di sektor pertanian. Namun, hanya sekitar 8% yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi Z (27,94%).
Selain itu, dia meminta institusi perguruan tinggi terlibat memvalidasi petani dan lahan dari dinas pertanian tersebut. Melalui hal ini, pengurangan ataupun penambahan data petani beserta lahannya bisa diakurasi.
"Data petani, data lahan, data komoditas, data pemupukan, data prediksi panen dan lain-lain yang terintegrasi satu platform memudahkan Perbankan menyalurkan pemodalan dan BumDES, Pupuk Indonesia pangan memonitoring dan menyiapkan pembelian hasil panen. Termasuk keterlibatan penyuluh pertanian mendampingi proses dari pra tanam hingga paska panen," pungkasnyA.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil