Tak Disangka, Tak Diduga, Astaga!! Denny Siregar Bilang: DKI Jakarta Kacau-Balau

Pegiat media sosial, Denny Siregar ikut mengomentari sejumlah kontroversi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia pun merespons TGUPP era Anies Baswedan dengan menyebut DKI Jakarta kacau balau lantaran anggota Tim Gubernur yang terlalu banyak tetapi tidak bisa bekerja.Baca Juga: Sudah Terbongkar! Ini Lho Asal Foto Rumah Mewah yang Diduga Milik Anies Baswedan, Ternyata Rumah...

“Hehe DKIJakarta kacau balau. Orangnya banyak, gada yg bisa kerja,” cuitnya, dalam akun Twittenya, seperti dilihat, Rabu (26/5/2021).

Sementara itu, dalam cuitannya ia pun menyertakan artikel berjudul, "Kontroversi TGUPP Era Anies, Jumlah Anggota Membengkak dan Digaji Menggunakan APBD". Baca Juga: Mas Anies Digosipin Terima Rumah Mewah dari Cukong Pengembang, Gerindra Nggak Terima: Jahat...

Seperti dilansir Kompas.com, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) belakangan ini menjadi sorotan setelah keluarnya Alvin Wijaya dari formasi anggota TGUPP.

Isu yang beredar, Alvin dipecat oleh Gubernur Anies Baswedan terkait keterlibatannya dalam mafia jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, hal itu dibantah oleh Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tri Indrawan.

Baca Juga: Suara Poros Islam Masih Terpecah, Mayoritas ke Anies Baswedan dan Prabowo Subianto

Baca Juga: Keras! Bawahan Bongkar Habis Konsekuensi Kalau Kerja Tak Capai Target Bareng Anies Baswedan

Meski demikian, Tri tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Alvin yang sudah menjadi bagian dari TGUPP sejak Maret 2018. Menurutnya, Bappeda hanya memiliki kewenangan administrasi.

“Kami bicaranya administrasi (saja) karena kami tugasnya itu,” ujar Tri, Senin 24 Mei 2021.

TGUPP juga sempat dituding menjadi penyebab di balik enggannya ratusan pegawai negeri sipil DKI Jakarta mengikuti lelang 17 jabatan tingkat eselon II yang digelar baru-baru ini.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono menduga, ratusan PNS itu enggan ikut lelang jabatan karena perannya nanti tetap akan didominasi oleh tim khusus Anies tersebut.

“Perannya (TGUPP) terlalu sentral. Peran yang terlalu (besar) itu tidak menimbulkan animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan,” kata Gembong.

Diketahui, TGUPP sudah ada sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun 2014.

Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur ini awalnya hanya berjumlah 7 orang, kemudian meningkat menjadi 9 orang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, di masa kepemimpinan Anies Baswedan pada tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 74 orang, seperti dicatat Harian Kompas.

Dengan meningkatnya jumlah anggota, anggaran yang dikeluarkan untuk TGUPP pun otomatis meningkat tajam.