Mengintip Sultra Tempat Munas VIII Kadin Akan Berlangsung

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dipilih menjadi lokasi Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada jadi 30 Juni mendatang menggantikan lokasi sebelumnya, Bali. Kota Kendari dipilih atas dasar pertimbangan yang matang serta atas arahan langsung Presiden RI Joko Widodo. 

Menurut Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang pertimbangan pemindahan lokasi Munas  VIII Kadin salah satunya adalah alasan Covid-19 yang mana saat agenda Munas VIII Kadin di Bali yang rencananya pada 2-4 Juni 2021 berdekatan dengan musim balik arus Mudik selama bulan Mei. Selain itu Munas Bali yang akan dihadiri banyak orang dikuatirkan akan memicu lonjakan Covid-19 seperti saat momen natal 2020 dan tahun baru 2021.

Sebelumnya pilihan lokasi Munas yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Karena Labuan Bajo tidak siap maka Kendari yang siap pun dipilih menjadi lokasi Munas.

“Kami sendiri tidak punya peran, tidak punya kewenangan atau tidak punya kemampuan untuk merubah pola pikirnya presiden supaya dia pindahkan ke Sultra. Itu semata-mata persolan Covid, karena Bali dan Jakarta sudah diindikasi ada varian Covid baru dari India yang sudah masuk,” ujar Anton di Kantor Kadin Sultra, Selasa (1/6/2021).

Anton menyebut Sultra jadi lokasi Munas sudah jauh hari ditargetkan yakni sejak dirinya dilantik menjadi Ketua Kadin Sultra pada 12 Januari 2021. Namun ia menegaskan soal pemilihan lokasi Munas Kadin itu tidak ada kaitannya dengan dukung mendukung salah satu calon.

“Kenapa? karena satu yang paling terpenting Gubernur dan kami ingin momen Munas ini dihadiri Presiden, kami ingin launching yang namanya aspal Buton. Itu saja target kita karena ini adalah satu-satunya harta kekayaan bangsa Indonesia yang belum diproduksi massal sementara kebutuhan aspal secara nasional begitu besar, kita harus impor aspal dari Singapura sementara kita punya aspal sendiri. Nah momentum inilah yang kita ingin ambil pada saat Munas, jadi tidak ada tendensi lain persoalan dukung mendukung karena itu sudah jauh hari kami targetkan sebelum ada deklarasi calon,” ucap Anton.   

Anton berharap para pengurus maupun anggota Kadin yang hadir saat munas yang notabene pengusaha besar  tertarik untuk berinvestasi mengembangkan aspal Buton. Selain itu ditargetkan juga agar dalam waktu singkat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton segera diterbitkan. KEK ini saat ini masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres). 

“Lewat Munas ini kan seluruh pengusaha besar Indonesia hadir, Menterinya hadir, Presidennya hadir, nah momen ini harus dimanfaatkan.” 

Anton menjelaskan aspal alam hanya ditemukan di Trinidad dan Buton, selain itu yang ada adalah aspal minyak. Cadangan aspal di Trinidad diperkirakan akan habis dalam waktu 20 tahun sedangkan cadangan aspal Buton masih 360 tahun baru habis (perkiraan produksi 1 juta per tahun).

Dia berharap aspal Buton dapat digunakan secara maksimal, minimal untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan tidak perlu lagi tergantung dengan impor aspal cair. Realitasnya saat ini adalah Indonesia mengimpor 1,3 juta sampai 1,4 juta ton aspal per tahun yang menguras cadangan devisa negara Rp40 triliun sampai Rp46 triliun. Padahal kata Anton, seluruh kebutuhan itu dapat dipenuhi dalam negeri sendiri bila aspal Buton dimaksimalkan.

Lanjutnya, saat ini yang  menggunakan aspal Buton yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, itupun terbatas sementara dari sisi kualitas, aspal Buton lebih baik dibanding aspal cair (aspal impor)

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sultra La Ode Saifuddin  pihaknya sudah menyampaikan kepada Kadin Dan DPRD terkait potensi pengembangan pariwisata provinsi berupa pengembangan kawasan investasi wisata yang potensial.

Dia menyebut sejumlah kawasan wisata potensial seperti di Padamarang (Kolaka), Labengki (Konawe Utara), Pulau Towea (Muna), Tiworo Kepulauan (Muna Barat), Pantai Koguna (Buton), Pantai Mutiara (Buton Tengah), dan masih ada beberapa pantai indah di Pulau Buton seperti Liwutongkidi, Pantai Lakadao, dan lainnya. Selain itu, saat ini sedang dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Toronipa dan sekitanya. 

Menurutnya peluang investasi yang ada adalah pembangunan hotel, resort, gedung convention standard internasional (kapasitas 10.000 orang), restoran/pusat kuliner, pusat oleh-oleh cenderamata, kapal wisata rekreasi (LOB) Live on Board, agro wisata, dan sarana hiburan di kawasan wisata.

Ia menjelaskan ada beberapa faktor pendukung yang dapat menarik investasi di sektor pariwisata yakni sumber daya pariwisata; atraksi wisata utama bahari dan atraksi wisata pendukung tersedia melimpah (pantai, pulau-pulau kecil, budaya), akses tersedia 5 bandara, kemudahan perizinan, tersedianya tenaga kerja pariwisata, dan dukungan pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur ke destinasi. 

Provinsi Sultra juga merupakan salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Indonesia yakni Taman Nasional Wakatobi. DPP ini kata Saifuddin, mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Saat ini lanjut dia, wisata bahari masih menjadi pasar potensial wisman dan wisnus ke Indonesia dan Sultra.