Indonesia-Kanada Mulai Negosiasi Dagang ICA-CEPA

Pemerintah Indonesia dan Kanada secara resmi memulai perundingan dagang Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

Peluncuran perundingan dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Menteri Usaha Kecil, Promosi Ekspor, dan Perdagangan Internasional Kanada Mary Ng pada Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Perjanjian Indonesia dengan Negara EFTA CEPA Angin Segar bagi Sawit Indonesia

"Pembentukan perundingan ini dilakukan kedua negara dengan kesadaran dan harapan pembentukan ICA-CEPA dapat memberikan berbagai manfaat peluang perdagangan dan investasi bagi pelaku usaha dari kedua negara secara menyeluruh," kata Lutfi.

Menurut Lutfi, peluncuran ICA-CEPA merupakan tonggak sejarah dalam hubungan Indonesia-Kanada yang telah berlangsung 69 tahun. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi, termasuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kedua negara.

Lutfi mengatakan, kerja sama ini juga sebagai salah satu strategi penguatan hubungan kerja sama luar negeri Indonesia dan Kanada selaku mitra sejajar yang penting dan strategis. Terutama, di tengah perubahan geopolitik dunia yang bergerak dengan sangat dinamis.

"Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia secara aktif membentuk perundingan perdagangan internasional dengan mitra dagang potensial guna membuka peluang pasar baru, terutama untuk menciptakan peluang ekspor di tengah pandemi," jelasnya.

Menurutnya, perjanjian tersebut juga upaya strategis untuk membuka peluang penetrasi produk Indonesia makin besar di Amerika Utara. Mengingat, Indonesia saat ini baru memiliki satu perjanjian dagang di benua Amerika, yaitu dengan Chile di Amerika Selatan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengungkapkan, kedua menteri memberikan instruksi agar kedua tim negosiasi segera menyiapkan hal-hal teknis sebelum memulai perundingan. Putaran pertama direncanakan dilakukan sebelum akhir 2021.

"Kami telah memulai serangkaian langkah koordinasi awal dengan segenap kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan perundingan ini berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu akses pasar, aturan fasilitasi, dan kerja sama," ujar Djatmiko.