PPKM Mikro Dinilai Sudah Tepat, Tinggal Disiplin Masyarakat Saja Berperan

Anggota Komisi IX DPR, Wenny Haryanto, menilai konsep Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sudah tepat untuk menekan penularan Covid-19. Menurutnya, yang terpenting adalah masyarakat bisa tetap disiplin mematuhi aturan PPKM serta menjaga protokol kesehatan.

"Konsep PPKM Mikro ini sudah sangat tepat dijalankan masyarakat Indonesia. Jika ada yang mengalami gejala Covid-19, masyarakat melapor sendiri kepada RT/RW dan puskesmas," katanya. Sabtu (26/6/2021).

Baca Juga: Satgas Covid: PPKM Mikro Ampuh Tekan Penyebaran Covid-19

Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah tahu bahaya Covid-19. Menurutnya kembali melonjaknya kasus Covid-19, karena masyarakat mulai jenuh dengan keadaan ini. Selain itu, ia menilai ada euforia setelah vaksinasi sehingga disiplin protokol kesehatan menjadi kendor.

"Jadi mungkin ada sedikit abai dalam menjalankan protokol kesehatan yang sekarang mengakibatkan jumlah lonjakan penderita Covid-19 yang luar biasa se-Indonesia, khususnya Pulau Jawa," ujarnya.

Selama ini, ia melihat penegakan hukum terkait protokol kesehatan sudah dijalan sesuai prosedur. Wenny menilai, ada hal yang perlu masyaralat tingkatkan, seperti pentingnya mematuhi kebijakan PPKM Mikro. Selain itu, perlu komunikasi lebih komprehensif dan massif dengan masyarakat terkait sosialisasi pra bencana dan penanganan bencana Covid-19.

"Di masyarakat kita masih banyak hoaks dan banyak mitos. Mitos tentang penyakit dan agama, mitos pengobatan. Hal-hal tersebut sangat penting untuk segera dibenahi," ujarnya.

Pnedekatan komunikasi bisa memanfaatkan pemuka masyarakat atau figur publik yang bisa menjadi contoh, media massa, media sosial, atau sekolah. Sehingga pesan kebenaran sampai ke masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mendorong ada tindakan tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dia juga berharap penerapan PPKM Mikro juga bisa lebih tegas. Tetapi tindakan tegas jangan sampai menakutkan atau membuat trauma masyarakat.

"Ketegasan itu untuk membuat semua pihak bersatu dan saling bantu. Jangan sampai kebijakan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, nanti rakyat yang akan dirugikan," tutur Nabil.