Luhut Jadi Komandan PPKM Darurat, Tanggapan Aktivis: Gak Pantas, Pecat Saja!

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM Darurat nyatanya belum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal ini terlihat tatkala adanya puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang kembali masuk dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Hal ini kontras dengan sikap pemerintah yang memaksa rakyat dalam negeri untuk tidak keluyuran.

Ketidakseriusan pemerintah inilah yang saat ini menjadi kritikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa.

"Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk masuk dari luar negeri dibebaskan, bahkan TKA Asing terutama China bebas masuk. Kebijakan Pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger," demikian sikap KAMI se-Jawa yang diterima redaksi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/7).

Belum lagi soal penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat oleh Presiden Jokowi. Menurut KAMI, dasar hukum penunjukan ini sangat lemah.

Dari kacamata KAMI, Luhut bukanlah atasan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi UU Otonomi Daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota bukan bawahan Luhut.

"Karena itu, dia tak berhak memberi perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka PPKM Darurat," tekan KAMI.

Oleh karenanya, KAMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.

"Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali, untuk itu seharusnya dipecat," demikian sikap KAMI se-Jawa.

rmol