Berpotensi Melanggar UU, Kaji Ulang IPO Anak Usaha Pertamina

Sebagai BUMN, PT. Pertamina (Persero) tunduk pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk tidak mengejar keuntungan dan memberikan sumbangan pada penerimaan negara, namun memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. 

Sementara itu, dalam penetapan subholding yang tertuang dalam Surat Keputusan dan ditandatangani Dirut Pertamina, Nicke Widyawati pada tanggal 12 Juni 2020 dengan No.Kpts-18/C00000/2020-SO. dan Rencana IPO terhadap 5 Anak Usaha Inti Pertamina, apalagi 3 dari 5 Anak Usaha Inti Pertamina tersebut yakni PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Pertamina Hulu Energi, dan PT. Pertamina International Shipping menimbulkan beberapa kekhawatiran. Baca Juga: Pertamina Jadi Bersih: Kerja Ahok Mantap, Cocok Jadi Menteri BUMN

Sedikitnya ada 7 kekhawatiran yang akan ditimbulkan jika Holding-Subholding ini direalisasikan, dengan dilakukannya IPO anak usaha Pertamina. Kekhawatiran yang dimaksud yakni: 

Pertama, berpotensi melanggar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 77 huruf (c) dan (d), bahwa “Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;” bunyi pasal 77 huruf (c). 

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi, demikian tulis pasal 77 huruf (d).  Baca Juga: Pertamina Tempatkan ISO Tank Oksigen untuk Pasien Covid-19 di Asrama Haji Pondok Gede

Kedua, besarnya potensi Pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 52/PMK.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha. 

Ketiga, transfer pricing antar subholding berpotensi menyebabkan HPP (Harga Pokok Produksi) BBM meningkat. Jika ini terjadi maka yang dirugikan adalah rakyat karena harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal.

"Ditambah lagi manajemen yang kelihatannya efisien karena dari 11 hanya menjadi 6 direksi.  Padahal ternyata banyak penambahan direksi pada sub holding," ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, dalam keterangannya, Sabtu (31/7/2021).

Keempat, potensi terjadinya Silo Silo antar subholding karena sudah menjadi entitas bisnis yang tersendiri dan mempunyai target kinerja masing-masing. 

"Terjadi tumpang tindih yang terjadi antara sub holding," ujar Arie.  Baca Juga: Tegas dan Keras! Serikat Pekerja PLN Tolak Rencana IPO Melalui Holding

Kelima, kemampuan subholding dalam mengemban beban penugasan BBM PSO. Karena masing-masing subholding ditarget kinerja masing-masing, maka akan memungkin antar subholding saling bersaing ketimbang memikirkan kepentingan rakyat. 

Keenam, hilangnya Previlege yang diberikan oleh pemerintah ketika subholding melakukan IPO. 

"Kita tahu ketika sub holding di IPO itu menjadi perusahaan privat," tegas Arie. 

Terakhir, mengancam Ketahanan Energi Nasional dan Program Pemerataan Pembangunan (BBM 1 harga) tak berjalan. 

FSPPB sesuai dengan visi dan misinya terus berjuang untuk menjaga kelangsungan bisnis Pertamina dan keadulatan energi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berbagai upaya telah kami lakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di negeri ini.  

"Serikat pekerja dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mencakup yang lebih luas," tuturnya. Baca Juga: Pertamina Jadi Bersih: Kerja Ahok Mantap, Cocok Jadi Menteri BUMN

"FSPPB telah melakukan class action termasuk permohonan JR ke Mahkamah Konstitusi," tegasnya. 

Salah satu bentuk perjuangan dan juga kontribusi FSPPB untuk negeri, yaitu dengan selenggarakan webinar dengan menghadirkan beberapa pemateri yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses restrukturisasi dan rencana privatisasi Pertamina.

"Semoga kita dapat menarik benang merahnya dan mempertimbangkan kembali Holding-Subholding dan IPO anak usaha Pertamina ini," tegas Arie. 

"Marilah para stakeholder saat ini mampu untuk berpikir sejak tentang cita-cita para pendiri bangsa ketika mendirikan Pertamina. Jangan sampai karena keserakahan segelintir orang yang memimpin negeri ini, menjadikannya lupa dan mengkhianati akan cita-cita para Founding Fathers yang telah mencetuskan konsep Pasal 33 UUD 1945," tukasnya.

Sementara itu, Praktisi Migas, Kurtubi mengatakan, sumber dari permasalahan migas di Indonesia saat ini adalah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, dimana didalam UU tersebut memberikan kuasa pertambangan kepada negara. UU tersebut, kata dia, membuat pengelolaan migas dilakukan secara B to G (Business to Government). 

"Gak boleh pemerintah ikut campur dalam berkontrak bisnis migas, maka ini kedaulatan negara jadi tergadiakan (lewat BP Migas), sistem yang jelek ini dipakai dipertambangan. B to G ga harus dipake lagi," ujarnya.

"Pemerintah di dunia itu gak ada yang berbisis, gak boleh, gak eligibel, gak memenuhi syarat," sebutnya. 

Padahal, kata dia, dengan UU Nomor 8 Tahun 1971, dimana kuasa pertambangan ada di tangan Pertamina, skema bisnis dilakukan secara B to B (Business to Business). 

"Dengan kuasa pertambangan, Pertamina bisa kuasa mengundang investor dari manapun, investor dipermudah karena negara tidak mau keluarkan uang untuk investasi yang penuh risiko.  Maka UU itu dipermudah izinnya. Ini menjadi kan pengelolaan jadi simpel terkenal di dunia," kata Kurtubi. 

Menurut Kurtubi, pemerintah seharusnya kembali ke UU tahun 1971 agar kedaulatan energi bisa tercapai. Sebab, ketika kuasa pertambangan di tangan negara, padahal negara tidak menambang sendiri, tidak menjual sendiri, maka hal itulah yang membuat kinerja migas menurun. 

"Ini penyebab utama industri migas di tanah air jadi hancur, produksi minyak anjlok dari 1,5 juta barel sekarang di bawah 700 barel per hari, dulu terkenal eksportir di asia timur," ungkapnya. 

"UU BUMN melarang privatisasi BUMN  Persero tapi boleh anak-anak usahanya, ini diakali terus rakyat indonesia. Gak boleh itu, malu saya sebagai bangsa menipu diri sendiri, Saya sarankan pada menteri tokoh bangsa yang berniat menjual aset negara dengan memecah belah perishaaan kinyak dari hulu hilir terintegrasi," sambungnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam kesempatan yang sama menjelaskan, terkait restrukturisasi Pertamina sudah dibahas di DPR. Dia mengakui, yang menjadi permasalahan besar adalah ketika ada rencana untuk melakukan IPO. 

"Saya termasuk yang mengkritisi rencana itu," tuturnya. 

Herman juga mengakui terkait IPO pernah dibahas dalam rapat DPR. Menurutnya hal itu adalah dilema besar bagi direksi untuk tidak menjalankan kebijakan pemerintah. 

"Dalam beberapa hal yang pernah disampaikan kepada kami, ini memberikan keyakinan, yaitu pembentukan sub holding ini lebih memberikan prospektif bagi korporasi maupun bagi masyarakat, baik melalui dividen, pajak, revenue maupun melalui retribusi lainnya," 

"Kedua adalah ingin memperkuat daya saing dan ketiga adalah percepatan untuk melakukan akselerasi," 

Menurutnya, Pertamina ditugaskan Pemerintah untuk menggenjot di hulu, harus membangun kilang, termasuk juga bagaimana biodiesel bisa dibuat seutuhnya di Pertamina, serta mengacu pada bauran energi yang utamanya di Geothermal dan membangun EV bateray yang merupakan energi masa depan, termasuk juga BUMN satu harga dan lain-lain. 

Herman mengungkap, hingga saat ini yang disampaikan oleh Pertamina bahwa IPO hanya akan dilaksanakan untuk Geothermal. 

"Karena memang Geothermal butuh kapital yang lebih besar. Karena dengan banyak penugasan, termasuk BBM satu harga dan lainnya, ini berat. Kecuali ada dukungan lainnya. Ini yang secara rasional bisa menangkap bahwa ada keinginan Pertamina untuk mengakselerasi," ungkapnya. 

"Pertamina masih tetap BUMN murni, masih 100 persen milik merah putih. IPO akan dilakukan terhadap geothermal ksrena resiko di geothermal ini sangat besar, jadi resikonya perlu ditanggung renteng secara bersama," tegasnya. 

"Tidak ada aset yang nantinya jadi milik asing. Kami akan mendalami. Ini sebuah pilihan," pungkasnya.