Jokowi Diminta Akui Taliban, Tak Disangka Tak Diduga, Pendukung Taliban di RI Mulai Bergerak

Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi menilai para pendukung Taliban di Indonesia mulai bergerak dan mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakui pemerintahan Taliban.

Hal tersebut disampaikan usai petinggi PKS mendesak Presiden Jokowi mengakui kekuasaan Taliban di Afganistan. Baca Juga: Dianggap Jadi yang Paling Pas Gantikan Jokowi, Ini Sederet Kelebihan Moeldoko

“Para pendukung Taliban mulai mendesak...,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Senin (23/8/2021).

Sebelumnya, diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah Indonesia untuk mendukung kekuasaan kelompok Taliban di Afghanistan. Baca Juga: Hubungannya Kian Renggang, Perceraian Jokowi dan PDIP di Depan Mata

Ia mengatakan bahwa Taliban telah mendeklarasikan beberapa hal seperti mengakui hak perempuan dan anak, tidak akan menoleransi tindakan terorisme, serta melaksanakan pemerintahan secara moderat.

"Saat ini pilihan paling rasional bagi Pemerintah Indonesia adalah membersamai proses perubahan yang terjadi di Afghanistan. Kita beri kesempatan kepada rakyat Afghanistan untuk berkompromi menentukan menentukan nasibnya sendiri," katanya, dalam diskusi virtual bertajuk 'Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia' yang diselenggarakan Center for Reform.

Secara pribadi ia menyambut baik perubahan yang terjadi pada Taliban.

Sehingga, menurutnya, dunia Internasional bisa memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Taliban untuk memimpin Afghanistan.

"Kalau mau dibilang tempat terorisme, ISIS, nyatanya Taliban malah mengeksekusi pimpinan ISIS yang sebelumnya ditangkap. Kalau mau dituduh wahabi dan radikal faktanya mereka menganut mazhaf hanafiah yang kultur dan tradisi beragamanya sama dengan NU. Jadi, semua tuduhan negatif yang selama ini diarahkan ke Taliban tidak relevan lagi," jelasnya.

"Indonesia harus juga berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," sambungnya.