Petinggi MPR Usulkan Pengangkatan 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Tak Perlu Test

Masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka yang dimulai berlangsung hari-hari ini. 

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dalam Forum Group Discusion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Muzani menyampaikan di awal Pemerintahan Keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bertekad akan meningkatkan sumber daya manusia.  Baca Juga: Tingkat Vaksinasi Lansia Masih Rendah, Satgas: Pelaksanaannya Harus Komprehensif

Namun, persoalan Covid-19 yang menimpa negeri kita dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi. Padahal pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena semua dilakukan cara daring dan online. "Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyai-nya," ujar Ahmad Muzani 

Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet. "Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ujarnya. Baca Juga: Bank DKI Kencangkan Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI

Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia. Karena Sarana dan Prasarana Kegiatan Belajar dengan cara Online Ternyata belum cukup merata

Karena itu Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK. Kebijakan ini menurut Muzani, dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun. 

Lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes. 

"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes," kata Muzani dalam sambutan FGD seputar pendidikan di SMA Darul Hikam Bandung.

Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil. 

Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan. "Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka," ujar Muzani.

Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia.

FGD dengan tema "Pola Pendidikan Pasca Covid-19" ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, serta para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan di Jawa Barat.