Pemilihan Ketua PSSI Jabar Harus Independen dan Tanpa Intervensi

Komite Pemilhan (KP) PSSI Jawa Barat harus memiliki integritas sehingga bersikap netral, independen, dan tegas pada Pemilihan Ketua umum PSSI Jawa Barat periode 2021-2025.

Pemilihan Ketua Umum PSSI Jabar kali ini menjadi yang terbanyak. Hingga pendaftaran ditutup pada 5 Oktober kemarin, setidaknya terdapat tujuh kandidat yang mendaftar.

Baca Juga: Menohok! Omongan Anak Buah Mas AHY: Jangankan Ketum Parpol, jadi Ketum PSSI Aja Pak Moeldoko Kalah

Tokoh sepakbola nasional yang juga mantan ketua PSSI Jawa Barat, Toni Apriliani, membenarkan bahwa pemilihan kali ini menjadi yang terbanyak. 

"Biasanya tidak sebanyak ini," kata Toni kepada wartawan di Bandung, Senin (11/10/2021).

Dia berharap banyaknya kandidat yang maju ini bisa disikapi dengan baik oleh KP PSSI Jawa Barat. Pasalnya, komite pemilihan ini sangat besar dan krusial perannya dalam menentukan calon lolos atau tidak lolos pada pemilihan tersebut.

"KP ini harus senetral mungkin, harus dipilih betul. Nanti mereka harus memverifikasi dengan baik, sesuai data yang mereka dapatkan," tegasnya.

Toni mengakui bahwa sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari sehingga sangat banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya. 

"Kehebatan sepakbola di situ, banyak pihak yang berkepentingan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Toni yang juga pernah menjadi Exco PSSI Pusat inipun kembali menegaskan KP harus independen sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapapun. 

"Tidak boleh ada intervensi dari manapun. Keberpihakan KP harus dibuang jauh-jauh, agar pemilihan ini demokratis, tanpa intervensi. Supaya calon yang terpilih nanti berdedikasi dan bisa memajukan sepakbola Jawa Barat. Supaya PSSI dipandang sebagai federasi sepakbola yang betul-betul merakyat," ungkapnya.

Salah seorang bakal calon ketua umum, Ramram Mukhlis Ramdani optimistis pemilihan akan berjalan baik. Ia pun meyakini KP PSSI Jawa Barat memiliki integritas yang tinggi sehingga terbebas dari intervensi manapun.

"Saya yakin KP akan independen. Sehingga dalam menentukan kandidat yang lolos atau tidak, akan benar-benar berdasarkan hasil verifikasi data, bukan berdasarkan intervensi dari manapun," pungkasnya.