Demokrat Sampai Geleng-geleng Lihat Jokowi Hamburkan APBD Buat Proyek Kereta Cepat

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan merasa heran dengan keputusan pemerintah yang menggunakan Angggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengongkosi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Syarief Hasan merasa heran lantaran sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui laman web resmi Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan China tidak akan menggunakan APBN.

“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya Pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” tutur Syarief Hasan dalam keterangannya, seperti dilansir dari Populis.id, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Politikus Demokrat Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Yusril

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR RI menyatakan, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

“APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya,” ujarnya.

Syarief Hasan menagaku sejak awal mengingatkan terkait proyek kereta cepat kerjasama dengan China.

“Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerjasama dengan Cina ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga,” ucapnya.

Oleh karena itu ia mendorong Pemerintah melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan.

Mulai dari proses awal, perencanaan penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya.

Baca Juga: Anak Buah AHY Tuding Langkah Yusril Ihza Mahendra Standar Ganda: Mereka Punya Skenario Gelap

Politisi Senior Partai Demokrat ini mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan.