Menteri Trenggono Lirik Galangan Kapal Freire untuk Perkuat Armada Kapal Pengawas Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan keseriusan dalam memperkuat armada kapal pengawas atau patroli perikanan yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) guna menjaga kekayaan dan kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keseriusan itu ditunjukkan dengan kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke markas salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang berada di Vigo, Spanyol, pada Jumat (29/10/2021) siang waktu setempat.

Baca Juga: Corona Pulang Kampung, China Bagian Timur Laut Siaga Tinggi Hadapi Covid-19

Kedatangan Menteri Trenggono bersama rombongan disambut oleh Chairman Freire, Jesus Freire dan jajaran manajemennya.

“Freire adalah perusahaan perkapalan dengan sejarah panjang. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan terkenal reputasinya, karena itu kita kunjungi untuk melihat peluang kerja sama, khususnya dalam pengadaan kapal pengawas perikanan,” papar Menteri Trenggono kala berdiskusi dengan manajemen Freire.

Menteri Trenggono pun dalam kesempatan tersebut menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).

“Apa memungkinkan Anda (Freire) membuat kapal pengawas perikanan yang juga dilengkapi teknologi pengawasan terkini serta persenjataan mutakhir. Jika memungkinkan delivery-nya cepat untuk bisa dipergunakan sebelum 2024,” tantangnya kepada manajemen Freire.

Menteri Trenggono menyatakan tak hanya kapal pengawas yang mumpuni dibutuhkan, tetapi kapal riset oseanografi yang mampu mendukung kegiatan marine survey juga dibutuhkan oleh KKP.

“Kapal pengawas perikanan butuhnya sekitar 5 atau 6, untuk kapal oseanografi riset satu unit. Armada ini akan dibutuhkan untuk mendukung roadmap ekonomi biru Indonesia nantinya,” ulasnya.

Menteri Trenggono pun mengharapkan Freire bisa memberikan penawaran yang menarik ke Indonesia dalam pengadaan kapal, seperti pembiayaan dengan fasilitas kredit ekspor didukung bunga rendah dan tenor panjang.

“Soal teknis perencanaan bisa berdiskusi dengan Bappenas. Selain itu untuk alih teknologi harapannya Freire mengajak mitra lokal di Indonesia untuk membangun kapal nantinya,” katanya.

Menanggapi permintaan dari Menteri Trenggono, Director General Freire, Marcos Freire menyatakan siap membantu KKP dalam memperkuat armadanya. “Kami siap bekerjasama, mulai dari menyediakan skema pembiayaan yang menarik, menggandeng mitra lokal untuk transfer teknologi, bahkan mengupayakan delivery sekitar 2,5 tahun untuk kapal pertama, disusul nantinya 6 bulan untuk kapal kedua dan selanjutnya,” katanya.

Sekadar diketahui, Construcciones Navales P. Freire  adalah perusahaan milik keluarga yang didirikan pada tahun 1895 oleh Paulino Freire di Vigo (Spanyol).

Saat ini, Freire terkenal sebagai galangan kapal yang memiliki kemampuan bertaraf internasional untuk membangun dan memperbaiki kapal dengan spesifikasi tinggi dan berteknologi modern seperti kapal lepas pantai, oseanografi, hidrografi, penelitian, kapal penangkap ikan modern, kapal pesiar mewah, kapal patroli, dan kapal tunda.

Kapal buatan galangan ini yang dikenal di Indonesia adalah kapal latih TNI AL dalam bentuk kapal layar tiang tinggi (tall ship), KRI Bima Suci.

Sementara, KKP melalui Ditjen PSDKP baru memiliki 30 kapal pengawas perikanan. Idealnya untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, KKP harus mempunyai minimal 70 kapal.

Dua kapal terbaru yang dimiliki Ditjen PSDKP selama kepemimpinan Menteri Trenggono adalah Hiu 16 dan 17 yang termasuk kapal kelas C dengan panjang 30-40 meter berkecepatan laju 29 knot.

Kedua kapal tersebut selain yang tercepat lajunya, juga telah dilengkapi alat navigasi canggih, seperti Global Positioning System, Navigator Platter, Auto Pilot, Magnetic Compass Reflector, Automatic Identification System serta Electronic Chart Display and Information System. Selain itu kapal tersebut telah dilengkapi drone sebagai alat pendokumentasian kegiatan menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan (Henrikhan) kapal ilegal fishing.