Prancis Siram Rp8 Triliun buat Indonesia, Ada Agenda Apa?

Indonesia akan menerima komitmen pendanaan senilai 500 juta euro atau setara dengan Rp8 triliun dari Prancis untuk proyek transisi energi.

“Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Prancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Y-ves Le Drian di Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Terima Kunjungan Menlu Prancis, Jokowi Sampaikan Lima Poin Ini

Retno mengatakan komitmen tersebut akan ditandatangani antara Prancis dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Agen Pembangunan Prancis (AFD).

Menurut dia, pemerintah mengupayakan kolaborasi untuk mempercepat transisi energi yang juga menjadi prioritas Presidensi G20 Indonesia.

“Transisi energi bukan merupakan opsi, melainkan keniscayaan. Karena itu, kolaborasi diperlukan untuk mendukung transisi tersebut, antara lain melalui investasi dan transfer teknologi,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Menlu Prancis Jean Y-ves Le Drian mengatakan pihaknya sepakat untuk memberikan komitmen tersebut dalam upaya mendukung transisi ke energi hijau dan terbarukan.

“Dalam rangka mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi, kami menyatakan komitmen senilai 500 juta euro melalui AFD,” katanya.

Sebelumnya, Bank Dunia menyarankan kepada Indonesia untuk memulai dan mempercepat transisi energi, salah satunya dengan meminta dukungan dari masyarakat internasional, baik itu dukungan finansial dalam bentuk investasi maupun transfer pengetahuan dari negara-negara yang lebih berpengalaman.

“Penting adanya untuk menarik minat investasi dari sektor swasta dan pendanaan dari kerja sama bilateral. Transisi ini membutuhkan banyak hal. Untuk itu, ini saatnya bagi Indonesia untuk membuat para investor tertarik dalam memfasilitasi transfer teknologi dan kerja sama,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Menurut dia, bantuan teknis dari masyarakat internasional sangat dibutuhkan sebagai bekal untuk Indonesia dalam mempercepat dan mengejar ketertinggalan.

“Bantuan teknis dan saran terkait kebijakan adalah langkah pertama. Kita bisa belajar dari berbagai negara di dunia,” katanya.

Terkait bantuan finansial, Kahkonen berpendapat bahwa transisi energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara sumber pendanaan dalam negeri Indonesia terbatas.

“Kami ragu bahwa lembaga pendanaan internasional, seperti Bank Dunia dapat membantu karena sangat terbatas,” ujarnya.