Pengamat Sebut Harta Kekayaan Kaesang Tak Perlu Diperiksa, Nicho Silalahi Bersuara: Penjilat yang...

Nama anak Presiden Jokowi, Kaesang cukup ramai menjadi perbincangan akhir-akhir ini. 

Bukan tanpa alasan, dirinya mendapat sorotan publik berkaitan dengan harta kekayaannya. Kaesang diketahui membeli saham yang cukup besar.

Itu bukanlah sebuah masalah, tetapi beberapa pihak menyoroti sumber kekayaan anak dari orang nomor satu di Indonesia tersebut. Beberapa pihak bertanya-tanya bagaimana bisa Kaesang membeli saham yang begitu besar sedangkan usaha yang dilakukan Kaesang dianggap dianggap belum seberapa.

Atas dasar itu tidak sedikit suara yang meminta diaudit atau diperiksa sumber kekayaan dari Kaesang ini karena dikhawatirkan menyeret nama besar sang Ayah. 

Baca Juga: Anies Lagi Anies Terus… Anies Baswedan Disorot Soal Upah Buruh, Musni Umar Bersuara: Salah Alamat!

Pengamat pun bersuara, menurut salah seorang pengamat, Kaesang tidak perlu diperiksa karena bukan pejabat publik. 

"Semestinya tidak perlu diperiksa. Karena, Kaesang bukan pejabat publik yang miliki kewajiban melaporkan harta kekayaan," ujar Dedi Kurnia Syah sebagaimana dikutip dari GenPI.co, Sabtu (18/12/2021).

Mengetahui hal tersebut, Nicho Silalahi, seorang aktivis dan juga pegiat media sosial bersuara melalui cuitan di Twitternya.

Menurut Nicho, pernytaan pengamat tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Bahkan dia terang-terangan menyebut bahwa bisa jadi ada pengamat yang sebenarnya adalah penjilat.

"Penjilat yang ngaku pengamat banyak banget loh," cuit Nicho dalam akun Twitter pribadi sebagaimana dikutip di Jakarta, Minggu (19/12/21).

Baca Juga: Musni Umar Pasang Badan Buat Anies, Sumur Resapan Anak dan Menantu Jokowi Kena Semprot!

Dirinya menyoroti potensi terjadinya KKN pada pejabat tinggi yang bisa saja menyeret anak-anak mereka. 

Bahkan Nicho terang-terangan menyebut bahwa bukan tidak mungkin segala macam perizinan proyek dan kekebalan hukum pada keluarga yang bersangkutan 

"Makanya rakyat harus mengaudit kekayaan anak petinggi, karena berpotensi terjadinya KKN. Bukan tidak mungkin lobi-lobi memuluskan perijinan dan proyek ataupun kekebalan hukum melalui si anak, bahkan bisa saja si anak menjadi makelar."