Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Gibran dan Kaesang Pernah Terjerat Kasus Besar, Mahfud MD Minta KPK Lepas Anggapan Dipilih Jokowi

Gibran dan Kaesang Pernah Terjerat Kasus Besar, Mahfud MD Minta KPK Lepas Anggapan Dipilih Jokowi Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali sejumlah laporan dugaan korupsi yang menyeret nama anggota keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Laporan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalan dan isu "Blok Medan" yang dikaitkan dengan Bobby Nasution. Selain itu, terdapat laporan dugaan saham bodong yang menyeret nama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.

Desakan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, 17 November 2026.

Menurut Mahfud, perubahan konstelasi politik dan hukum setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden serta tumbangnya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

"Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi," ujar Mahfud.

Rizal Mustary turut menyinggung laporan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang dikaitkan dengan Bobby Nasution serta dugaan praktik saham bodong sejumlah perusahaan yang menyeret nama Kaesang dan Gibran.

Mahfud membenarkan bahwa nama perusahaan beserta rinciannya telah tercantum dalam laporan yang diterima KPK. Karena itu, menurut dia, lembaga antirasuah tersebut seharusnya dapat menindaklanjutinya melalui pemeriksaan.

Mahfud menyoroti istilah "Blok Medan" yang muncul dalam persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, mendiang Abdul Gani Kasuba.

Menurut Mahfud, pernyataan mengenai alokasi jatah untuk "Blok Medan" telah tercatat dalam putusan pengadilan. Hal itu dinilainya menjadi dasar bagi KPK untuk menelusuri lebih lanjut perkara tersebut.

"Almarhum sekarang, tapi ucapannya sudah dicatat menjadi bagian putusan pengadilan. Itu harus segera dilacak. Selama ini kan banyak yang menutup-nutupi itu," kata Mahfud.

Baca Juga: Masih Berhitung, Mahfud MD Duga KPK Takut Bergerak Periksa Keluarga Jokowi

Mahfud menduga lambannya penanganan sejumlah kasus besar tersebut berkaitan dengan faktor psikologis dan keraguan di internal KPK. Ia menilai lembaga itu masih menunggu sinyal politik yang tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Mahfud menilai para komisioner KPK perlu melepaskan anggapan bahwa mereka merupakan figur yang dipilih pada era pemerintahan sebelumnya sehingga merasa sungkan menangani perkara yang berkaitan dengan lingkaran kekuasaan lama.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat