Mendadak Anak Buah Surya Paloh Sentil PDIP Soal Harun Masiku, Presiden Jokowi jadi Tersandera

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mendadak menyentil kasus suap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.

Hal tersebut diungkapkan Didi Irawadi Syamsuddin dalam diskusi daring yang digelar SMRC, Minggu (26/12).

Baca Juga: Akhirnya Oh Akhirnya... Akui Kader Satgas Mereka Berulah, PDIP Minta Maaf Terkait Video Viral

Didi Irawadi Syamsuddin menyebut kasus Harun Masiku untuk merespons survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang mengungkap persepsi buruk masyarakat terkait pemberantasan korupsi.

Menurut Didi, kasus Harun Masiku menunjukkan inkonsistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi di lingkaran kekuasaan.

"Di satu sisi, KPK berusaha membongkar korupsi, tetapi korupsi yang dekat dengan kekuasaan tidak berani. Ini masyarakat kecewa kalau kita ingat Harun Masiku," tegas Didi dikutip GenPI.co, Minggu (26/12).

Usai menyinggung Harun Masiku, pernyataan Didi langsung direspons Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago.

Irma Chaniago menegaskan, kasus korupsi Harun Masiku bukan urusan pemerintah, melainkan urusan partai.

Politikus Partai NasDem itu berpendapat seharusnya PDIP bertindak tegas dalam kasus suap ini.

Irma Chaniago berharap partai tersebut tidak menutup-nutupi kasus Harun Masiku.

"Menurut saya, penting bagi partai politik itu mempunyai rasa hormat kepada masyarakat terkait kader-kader yang harus dibela dan tidak dibela," jelas Irma Chaniago.

Tak hanya itu, Irma Chaniago pun mengungkapkan kasus korupsi Harun Masiku membuat pemerintah serba salah.

Bahkan, Irma Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersandera karena kasus tersebut.

"Partai itu harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ini yang harusnya juga dilakukan parpol yang sekarang membuat Presiden tersandera," tegasnya.

Seperti diketahui, kasus Harun Masiku adalah suap pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP hasil Pemilu 2019.

Kasus itu melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Sementara itu, pada tingkat kasasi, Wahyu divonis 7 tahun penjara. Adapun Harun belum tertangkap hingga saat ini. KPK menetapkan Harun Masiku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).