Tegas Cuekin China, Indonesia Hanya Akui Batas Maritim Sesuai UNCLOS

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan, Indonesia hanya akan mengakui batas maritim berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia tidak akan mengakui klaim yang tidak berdasar pada hukum yang diakui secara internasional.

"Perundingan-perundingan batas maritim tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM), Kamis (6/1/2022).

Baca Juga: Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Menteri Luar Negeri Soal Diplomasi Indonesia Tahun 2022

"Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apa pun oleh pihak mana pun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," katanya menambahkan.

"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional."

Terkait kedaulatan wilayah, negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting. Pada 2021, ada 17 perundingan telah dijalankan Indonesia, yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam. Perundingan ini terhitung lebih banyak dibandingkan pada 2020, yaitu tujuh perundingan.

"Pada 2022, upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim akan terus ditingkatkan," kata Retno.

Perundingan Indonesia dengan Malaysia mengacu pada batas laut di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan. Sedangkan, perundingan Indonesia dengan Palau, Filipina, dan Vietnam membahas antara lain kesepakatan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Terkait batas darat, pembahasan dilakukan Indonesia dengan Malaysia untuk membahas demarkasi, termasuk Pulau Sebatik. Sedangkan, perundingan Indonesia dengan Timor Leste membahas batas darat lalu dilanjutkan dengan batas laut.

Untuk kawasan, pada 2022 ini Indonesia bertekad untuk memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN. ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik.

"ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi rakyatnya. Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkret implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan negara mitra," tegas Retno.

Ia mengingatkan, ASEAN yang solid diperlukan. "Tantangan rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun, termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Di sinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan makin relevan," ujar Retno.

Diplomasi dunia

Indonesia juga akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, termasuk di Afghanistan untuk Rohingya dan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina akan dilanjutkan.

"Atas dorongan Indonesia, sebuah roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam resolusi pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata Retno, mengacu pada Sidang Luar Biasa Menlu OKI mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan, Desember lalu.

Indonesia akan terus mendorong agar Taliban memenuhi janji yang disampaikan 16 Agustus, sehari setelah kelompok itu menguasai ibu kota Kabul. Di antara janji itu adalah penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Pada 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan. Salah satu komitmen nyata Indonesia adalah pemberian beasiswa pendidikan.

Indonesia juga tak menutup mata pada kondisi Afghanistan saat ini. "Dua  pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan dengan  bekerja sama bersama badan PBB," kata Retno.