Soal Pembiayaan IKN Nusantara, PKS Ngaku DPR Kena Gocek Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa DPR RI tertipu dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembiayaan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. DPR RI dinilai kena gocek lantaran ongkos pembangunan Ibu Kota Negara yang baru itu tetap menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, ketika itu Pemerintah mengaku tidak akan mengutak atik APBN untuk mengongkosi mega proyek dari Jokowi itu, semua legislator tampak bahagia, lantaran anggaran negara itu aman dan dapat dipakai untuk kegiatan lain yang tak kalah penting, salah satunya adalah upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang berantakan dihajar badai Covid-19 selama dua tahun belakangan ini.

Namun kekinian, janji pemerintah untuk tidak mengusik APBN itu nyatanya diingkari sendiri oleh pemerintahan Jokowi, mereka tetap membutuhkan sokongan dana dari APBN untuk memuluskan proyek ini.

Baca Juga: Ahok Tak Sesuai Kriteria, Tokoh Ini Nyatakan Siap Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN

"Nah loh. Waktu itu DPR senang sekali tidak memberatkan APBN. Sudah ketok palu, ternyata diralat, akan memberatkan APBN atau bangun IKN pakai APBN," kata Mardani di akun Twitternya dikutip Sabtu (22/1/2022). 

Kendati merasa pemerintah telah menipu DPR, namun faktanya pemindahan Ibu Kota ini disetujui oleh mayoritas partai politik penghuni parlemen Senayan. PKS menjadi satu-satunya partai yang ngotot menolak pemindahan Ibu Kota Negara dengan berbagai alasannya.  

Terpisah, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengaku ongkos proyek pemindahan Ibu Kota Negara bakal membengkak drastis.

Dia memperkirakan, anggaran yang semula ditaksir sekitar Rp446 Triliun itu bisa membengkak hingga 50 persen atau bahkan lebih. Dugaannya pembengkakan biaya itu minimal sampai Rp700 Triliun.

“Dugaanku, prakteknya nanti bisa lebih dari 700 Triliun,” ucap Luqman di akun Twitternya dikutip Sabtu (22/2/2022). 

Pernyataan legislator PKB itu bukan tanpa dasar, pembengkakan ongkos  dalam sebuah proyek di Indonesia memang kerap terjadi. Salah satunya adalah proyek  kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya membengkak jauh antara rencana dan realisasi.

“Ingat project kereta cepat Bandung-Jakarta? Antara rencana dan realisasi berapa pembengkakannya?”  ucapnya. 

Jika dugaan terkait  pembengkakan ongkos pemindahan IKN ini  benar  terjadi dikemudian hari, Luqman menduga ini bisa saja menjadi siasat baru  dalam korupsi. 

“Apakah ini modus baru bancakan duit negara? Wallahu a’lam,” pungkasnya.

Sekedar Informasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan APBN dalam proyek IKN. Pada medio Mei 2019 silam, Presiden meminta IKN tidak membebani APBN dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari skema lain.

Namun kini, pemerintah telah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN sebesar 53,3 persen dari APBN dan sisanya didapat dari kerja sama swasta dan BUMN.