Sempat Mangkir, Tegas! Begini Pandangan Pakar Hukum Soal Kasus Edy Mulyadi

Pakar Hukum Rinto Wardana angkat suara terkait ucapan Edy Mulyadi yang diduga mengandung SARA sehingga berpotensi memicu polemik.

Sebelumnya, Edy Mulyadi mengkritik lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Menurut Rinto, ucapan tersebut cenderung berupa rasisme yang jelas menyinggung masyarakat, khususnya warga Kalimantan.

Baca Juga: Tegas! Dijadwalkan Diperiksa Hari Ini, Bila Edy Mulyadi Kembali Mangkir Maka Polri Akan Lakukan...

"Tempat jin buang anak itu bukan dimaknai 'tempat yang jauh', melainkan horor, menakutkan, dan tidak ditinggali orang. Setop rasisme dan kebencian itu jangan menginjak orang lain," jelas Rinto Wardana belum lama ini, melansir GenPI.co, Senin (31/1).

Rinto Wardana menjelaskan, ucapan Edy Mulyadi bisa memicu polemik yang luar biasa di Indonesia. Menurutnya, Polisi harus bergerak cepat untuk menangkap dan menjerat Edy Mulyadi.

Menanggapi pemanggilan Bareskrim Polri kepada Edy Mulyadi, Rinto berharap kasus ini segera ditindaklanjuti. "Segala perbuatan yang merugikan orang lain wajib dipertanggungjawabkan. Jadi, kebebasan Edy dibatasi oleh hak orang lain," jelasnya.

Seperti diketahui, Edy Mulyadi mangkir terhadap pemanggilan pada Jumat (28/1). Ketua Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir, menjelaskan bahwa kliennya tidak bisa hadir karena ada halangan.

"Alasannya, pertama prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHAP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu," kata Herman.