Sri Mulyani: Merdeka Belajar Upaya Pemerintah Perbaiki Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kemendikbudristek bersinergi dengan Kemenkeu dan Kemendagri menghadirkan kebijakan akselerasi penyaluran dan peningkatan pendanaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Penyaluran BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan secara langsung ke rekening satuan pendidikan, penggunaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang lebih fleksibel, dan peningkatan satuan biaya BOP PAUD sesuai karakteristik daerah.

Baca Juga: Kemendikbudristek: Kebijakan BOP PAUD 2022, Peserta Didik Bisa Dapat Bantuan hingga Rp1,2 Juta

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak dalam memajukan pendidikan di Indonesia melalui Merdeka Belajar.

"Ini merupakan kolaborasi yang baik antaran Kemenkeu, Kemendikbudristek, beserta Kemendagri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan, Selasa (15/2/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, Merdeka Belajar merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menjawab tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. "Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk tetap maju," ujarnya.

Hal ini karena pendidikan merupakan inti dan pokok suatu program yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara yang makin meningkat tingkat penghasilannya, memiliki produktivitas tinggi, dan juga menjadi negara yang ekonomi berbasis knowladge," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, semua ini akan terwujud apabila memiliki SDM yang berkualitas. Untuk itu, pendidikan di Indonesia harus mampu mentransformasi SDM yang produktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, SDM Indonesia harus memiliki karakter yang kuat mencintai Indonesia.

"Itu merupakan tujuan kita dalam membangun SDM kita sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Di mana, Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri Keuangan.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan dan sistem pendidikan nasional diperlukan. Kemudian, pemerataan kesempatan pendidikan juga dinilai sangat penting. Sri Mulyani menambahkan, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki kemajuan pendidikan yang sama.

Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menjelaskan empat pokok kebijakan yang terdapat dalam episode Merdeka Belajar 16 tersebut. "Pertama adalah nilai satuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, yang tadinya semua sekolah per anak mendapatkan sama, sekarang bervariasi," kata Nadiem.

Jadi, penentuan besaran BOP PAUD akan disesuaikan dengan daerah satuan pendidikan PAUD. Misalnya, daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) itu, nantinya akan mendapat dana yang lebih besar dari wilayah lainnya.

"Kedua penyalurannya, sekali lagi langsung ke rekening sekolah biar lebih cepat lebih efesien agar enggak perlu guru, orang tua dan sekolah nalangin dulu," ucapnya.

Kebijakan ketiga adalah diberikannya fleksibilitas penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Tidak akan ada lagi sekat bagi satuan pendidikan untuk menggunakan anggaran tersebut, atau disesuaikan dengan kebutuhan.

"Keempat digitalisasi daripada perencanaan dan pelaporan dana BOS menggunakan Arkas sebagai aplikasi tunggal, ini memastikan administarai keuangan kita lebih digitized dan automated," tandas dia.