Kemendagri Ajak Provinsi Babel Kolaborasi Perkuat Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) untuk berkolaborasi dalam merealisasikan berbagai strategi kebijakan di lingkup pemerintahan dalam negeri.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Eko Prasetyanto mengatakan, diperlukan kerja sama dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Baca Juga: Kemendagri Tekankan Penerapan PPT-Kespro untuk Mencapai Target Percepatan Penurunan AKI

"Optimalisasi pelayanan publik tidak mungkin dilakukan pemerintah pusat sendiri, pemerintah daerah sendiri. Harus ada sinergi, kolaborasi, dan koordinasi di antara kita. Apalagi sekarang ada regulasi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).

Eko menjelaskan, regulasi tersebut ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dalam Perpres tersebut, dijelaskan Kemendagri memiliki badan yang memiliki fungsi melakukan kajian, rekomendasi, dan perumusan kebijakan.

"Kalau dulu kita melihat ada Badan Litbang, sekarang dengan adanya Perpres ini, Badan Litbang berubah menjadi BSKDN. Tentu, ini maksud dan tujuannya sangat baik untuk fokus kita dalam menunjang kerja-kerja Kemendagri," ucap Eko.

Untuk itu diharapkan, Pemda dapat turut serta memperkuat lembaganya dengan meningkatkan kinerja kelitbangan daerah. Dalam hal ini, tantangan yang dialami pemerintah pusat dan pemda sangat besar dan luas sehingga memerlukan langkah strategis dalam mengatasinya.

"Upaya ini pula menjadi tanggung jawab BSKDN dan organisasi kelitbangan untuk mengoptimalkannya," ucapnya.

Eko pun menegaskan, salah satu cara yang efektif dilakukan ialah mempererat kolaborasi antarlembaga, baik pusat, daerah, maupun pihak swasta. "Kita dapat menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai sektor dan jenjang lembaga, baik pusat, daerah, media massa, pengusaha, dan perguruan tinggi," ungkapnya.