Kemendagri Tekankan Penerapan PPT-Kespro untuk Mencapai Target Percepatan Penurunan AKI

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menekankan pentingnya penerapan advokasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro). Hal ini sebagai upaya mendukung tercapainya target percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, advokasi terhadap implementasi model PPT-Kespro di tiga kabupaten terpilih pada siklus-9 perlu dilaksanakan kembali. Namun, langkah ini perlu disertai dengan perluasan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

Baca Juga: Kemendagri Sinergikan Pemda dan Masyarakat Sukseskan Gerakan #Gilasampah di Bali

Dalam kesempatan ini, Teguh juga menyampaikan beberapa hal terkait persoalan AKI di Indonesia. Hal itu seperti tingginya kasus AKI, persoalan penanganan AKI, serta target penurunan AKI di Indonesia. Menurut Teguh, Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2016-2030 menyepakati target penurunan AKI dunia mencapai dua pertiga pada 2030. Sementara di Indonesia, diharapkan dapat diturunkan hingga 131 per 100.000 kelahiran hidup.

"Terkait permasalahan tingginya AKI, Pemerintah RI bersama UNFPA mencoba menginisiasi pemodelan di tingkat daerah, melalui Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Program Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) dalam rangka percepatan penurunan AKI di kabupaten sebagai upaya intervensi pemerintah menstimulan pemerintah daerah untuk berperan lebih," kata Teguh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Teguh mengungkapkan, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan Ditjen Bina Bangda pada 2021 terhadap pelaksanaan di daerah percontohan, intervensi tersebut dianggap relevan dan bermanfaat untuk kebutuhan kabupaten. "Namun demikian, diperlukan perbaikan dalam upaya peningkatan intervensi melalui pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah kematian ibu dan keselarasan dengan proses dan jadwal perencanaan nasional," ujarnya.

Dia berharap, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mendukung upaya penurunan AKI di Indonesia. Pasalnya, selain ini menjadi fokus Presiden Joko Widodo, langkah tersebut juga telah diamanatkan di dalam SDGs dan RPJMN.

"Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Presiden telah menyampaikan untuk segera menurunkan AKI/AKB guna mendukung program yang telah diamanatkan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024," ujar Teguh.

Sementara itu, UNFPA Representative Indonesia Anjali Sen mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai program penanganan AKI. Terlebih, program tersebut telah termuat di dalam SDGs.

Dalam hal ini, UNFPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra, seperti Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terus bekerja maksimal agar program tersebut dapat terealisasi.

"UNFPA akan selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap intervensi perencanaan dan penganggaran terpadu ini dalam Program Kesehatan Reproduksi untuk percepatan penurunan AKI guna mencapai nol kematian ibu, nol kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan nol praktik berbahaya lainnya," tandas Anjali.