Jokowi Larang Menteri Bicara 3 Periode, Eh Disebut Dusta: Mulai Ketakutan Dilengserkan People Power

Kritikus Faizal Assegaf tidak percaya dengan pernyataan presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta jajarannya berhenti membicarakan wacana perpanjang masa jabatan atau jabatan 3 periode.

Faizal Assegaf menyebut, Presiden Jokowi kebanyak berbohong.

“Sorry, kebanyakkan bohong, bohong dan bohong,” cuita Faizal Assegaf di Twitter-nya, dikutp Kamis 7 Maret 2022.

Baca Juga: Jokowi Marah-marah ke Menteri, Politikus Demokrat: Laksana Drama, Pencitraan

Faizal Assegaf mengatakan bahwa sudah menjadi tabiat Jokowi. Dia menilai, Presiden Jokowi kini mulai ketakutan dengan aksi demonstrasi yang belakangan ini sering terjadi.

“Modus ginian sudah jadi tabiat dan rakyat semakin tidak percaya dengan gaya politik dusta yang mulai ketakutan dilengserkan oleh people power,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokow Jokowi melarang para menterinya menyeruakan wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih,” kata Jokowi dalam sidang Kabinet Parupurna bersama para Menterinya, dikutip Rabu 6 April 2022.

Jokowi berharap agar jajarannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan isu penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan.

Dia meminta jajarannya agar fokus melihat persoalan negara saat ini yang tengah dilanda kesulitan pangan.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, beberapa menteri Jokowi belakangan gencar bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.

Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.

Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.

Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data sebanyak 110 juta netizen ingin tunda pemilu.