Dirjen Bina Bangda Kemendagri: RKPD Harus Pacu Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menghadiri secara daring Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 beberapa hari lalu.

Dalam arahannya, Teguh menuturkan, Musrenbang tersebut memiliki arti penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, serta klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk disepakati menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2023.

Baca Juga: Terjadi Peningkatan, Kemendagri Apresiasi Capaian Pembangunan di Banten, Tapi...

“harapanya pemda dapat menyiapkan penyusunan rencana pembangunan daerah di masa transisi menjelang Pilkada Serentak 2024, terutama yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2023. Persiapan juga dilakukan dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045,” kata teguh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/4/2022).

Teguh juga menekankan perlunya mempersiapkan dukungan dan pengondisian dalam menghadapi tahun politik. Tak hanya itu, perlu juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan pemenuhan target pembangunan di Bali. Ini mengingat, 2023 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati.

Dalam penyusunan RKPD 2023, lanjut Teguh dapat diperhatikan beberapa hal, pertama, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan inovasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, serta pemulihan ekonomi menuju pandemi Covid-19.

"Ketiga, Pemerintah Provinsi Bali segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023 agar nantinya penetapan RKPD Provinsi Bali dapat tepat waktu,” tandas Teguh.

Di lain sisi, Teguh menyampaikan apresiasinya terhadap upaya penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Pasalnya, angka capaian tersebut menunjukkan kondisi yang relatif baik, sehingga perlu terus ditingkatkan.

Apresiasi juga diberikan terhadap beberapa capaian indikator makro yang dinilai lebih baik ketimbang capaian pada 2020. Capaian itu seperti tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan lainnya.

Baca Juga: Mendagri Jelaskan Capaian dan Prestasi Kemendagri Selama 2021 di Depan Komisi II DPR

“Namun, khusus laju pertumbuhan ekonomi, Bali masih tercatat sebagai yang terendah di Indonesia dengan angka -2,47%. Kondisi ini akibat merebaknya pandemi Covid-19 yang memukul telak sektor pariwisata di Bali,” ucapnya.