Soal Langkah Penyelamatan Garuda, Gerindra Beri Beberapa Catatan

Fraksi Gerindra menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal itu disampaikan saat rapat Panja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Rapat tersebut menghasilkan keputusan panja perihal skema penyelamatan Garuda Indonesia.

Kapoksi Gerindra di Komisi VI Andre Rosiade menuturkan, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pihaknya terus bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia.

"Panja Garuda di Komisi VI sudah bekerja dan kami Fraksi Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo sudah melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Dalam setiap rapat panja, kami selalu hadir sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra yang diwujudkan dalam aksi nyata," kata Andre di Jakarta, kemarin.

Andre lebih jauh mengatakan, Fraksi Gerindra telah menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rekomendasi itu, Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait penyelamatan Garuda. Salah satunya mengenai inkonsistensi pelaksanaan bisnis plan oleh Garuda Indonesia.

"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan. Sudah bagus tapi kok berantakan lagi. Ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan bisnis plan. Untuk itu kami berpesan agar ke depan Garuda konsisten laksanakan bisnis plan yang sudah disepakati. Jangan sampai begitu Garuda sudah selamat kembali ada intervensi, seperti pembelian pesawat yang tidak dibutuhkan, intervensi rute, dan lain sebagainya," kata Andre.

Catatan selanjutnya, Andre mendorong agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.

"Soal penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," kata Andre.

Lebih lanjut, Andre mengatakan, pihaknya memahami bahwa Garuda ke depan butuh investor strategis. Terkait hal itu, dia meminta pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.

"Silahkan investor strategis masuk tapi jangan sampai kepemilikan saham pemerintah kurang dari minimal 51%. Itu catatan kami. Kita menyelamatkan Garuda karena ini national flight carrier kita. Ini kebanggaan rakyat Indonesia. Jangan sampai kita jual sahamnya dimana pemerintah kepemilikannya di bawah 51 persen. Catatan kami minimal 51% itu harga mati," kata Andre.

Catatan terakhir, Andre berharap agar Garuda Indonesia bisa menang dalam sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Jadi ini harga diri pemerintah, harga diri kita, kita jangan sampai kalah PKPU. Ini harapan dan aspirasi rakyat Indonesia bahwa 17 Mei nanti Garuda harus menang voting PKPU," ujarnya.