Kembangakan Ekonomi Digital, Menkominfo: Indonesia Bangun dan Ratakan Infrastruktur Digital

Indonesia berupaya membangun dan mengembangkan ekonomi digital. Salah satu langkah yang diambil Pemerintah adalah dengan membangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau infrastruktur digital yang memadai di seluruh negeri penting untuk memastikan ekonomi digital bisa tumbuh cepat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan, pemerataan infrastruktur digital yang memadai menjadi enabler pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Baca Juga: Rawan Kebocoran Data, BPK Rekomendasikan ini ke Kemenkominfo

"Hari ini, saya ingin memberi tahu apa kemajuan situasi infrastruktur TIK Indonesia. Saya percaya bahwa tanpa penyebaran infrastruktur TIK yang tepat di seluruh Indonesia sebagai enabler, ekonomi digital tidak dapat mencapai ruangnya. Jadi, penting untuk memastikan infrastruktur TIK digunakan dengan benar di seluruh negara," jelasnya dalam sesi diskusi Indonesia Pavilion: Deepening Digital Growth in The New Economic Landscape yang berlangsung secara hibrida dari Davos, Swiss, Senin (23/05/2022) dikutip dari keterangan pers.

Dalam rangkaian acara World Economic Forum 2022 itu, Menteri Johnny menyatakan meski pandemi Covid-19 masih melanda seluruh negara di dunia, hal itu tidak dapat menghentikan upaya Pemerintah Republik Indonesia terus membangun infrastruktur digital untuk menghubungkan Indonesia.

"Ada tiga layer infrastruktur yang kami siapkan. Pada lapisan pertama (fiber optic/broadband layer), Indonesia telah memasang jaringan fiber optic sepanjang hampir 360.000 km baik di darat maupun di bawah laut. Jadi, tahun ini kami juga akan menghubungkan titik-titik yang tidak terhubung. Ada 12.000 km jaringan serat optik lagi yang akan kami bangun untuk memastikan seluruh wilayah di Indonesia terkoneksi dengan akses telekomunikasi," jelasnya.

Di lapisan kedua, Pemerintah membangun microwave dan fiber link serta satelit. Menurut Menkominfo, di wilayah geografis yang sangat terpencil dan sulit seperti di Papua dan Kalimantan, Pemerintah tidak dapat menghubungkan hanya dengan serat optik. "Namun, perlu kita gabungkan dengan microwave link dan fiber link untuk menghubungkan titik-titik tersebut," tegasnya.

Menteri Johnny menyatakan, saat ini Pemerintah sedang membangun setidaknya dua satelit multifungsi untuk menambah kapasitas layanan satelit dan menghubungkan daerah yang belum terjangkau kabel serat optik.

"Jadi, Indonesia kini menggunakan 9 satelit untuk mendukung kebutuhan kapasitas telekomunikasi Indonesia. Kapasitas totalnya sekitar 150 gigabit per detik. Namun, pada saat yang sama kami telah mengamankan dua High Throughput Satellite (HTS), yakni Satelit SATRIA-1 dan The Hot Standby Satellite," katanya.

Peluncuran Satelit SATRIA-1 ditargetkan pada kuartal kedua 2023 dengan berkapasitas 150 Gbps. Menkominfo menyatakan, satelit cadangan dengan kapasitas yang sama juga dijadwalkan meluncur lebih awal ke orbit, yaitu pada kuartal pertama tahun depan.

"Kedua satelit ini, selain memenuhi kebutuhan Indonesia, juga akan bisa digunakan di kawasan Asia Tenggara jika diperlukan. Pemerintah Indonesia melalui BLU BAKTI Kementerian Kominfo tengah merencanakan dua HTS lainnya dengan total kapasitas 2 x 150 GBps. Dengan seluruh satelit tersebut, kapasitas satelit Indonesia bertambah menjadi 600 gigabit per detik," tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, infrastruktur satelit menjadi investasi besar Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik Indonesia. Layanan itu mencakup layanan pendidikan, kantor pemerintah, kantor keamanan, dan fasilitas layanan kesehatan di seluruh Tanah Air.

"Ini memiliki dedicated service, artinya pada jam kerja hanya bisa digunakan Pegawai Pemerintah. Namun demikian, setelah jam kerja dapat juga digunakan oleh masyarakat lokal tanpa dipungut biaya, sebab, sudah dibiayai oleh Pemerintah," tandasnya.

Di layer last mile atau layer infrastruktur digital paling akhir, Pemerintah sedang membangun Base Transceiver Station (BTS) terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Menkominfo menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia saat ini sudah membangun setengah juta BTS, tapi itu belum cukup. Pada saat yang sama, operator telekomunikasi juga turut andil memastikan semua desa di kawasan komersial akan terjamin oleh jaringan 4G. Namun, menurutnya, ada kebutuhan akses telekomunikasi di tempat yang sangat terpencil dan pedesaan yang disebut 3T.

"Jaringan 4G akan menjadi tulang punggung jaringan telekomunikasi Indonesia. Jadi, kami berharap pada akhir masa pemerintahan ini, seluruh negara akan terlayani oleh jaringan 4G termasuk daerah yang sangat terpencil, dengan menggunakan lapisan pertama (tulang punggung) di atas Middle Miles (satelit), serta Base Transceiver Station di Last-Mile," jelasnya.

Menteri Johnny menegaskan kembali komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemerataan akses infrastruktur digital. "Kita masih perlu menghubungkan semua titik kosong di seluruh negeri. Di akhir masa pemerintahan ini, Indonesia akan didukung dengan jaringan 4G yang sangat lengkap dan canggih ini," tegasnya.