Menteri Basuki: Program Sanitasi dan Air Bersih akan Perkecil Angka Stunting

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hal disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022, Rabu (25/5/2022).

"Dengan program sanitasi dan air bersih kita ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Baca Juga: Percepat Penyerapan Anggaran, Menteri Basuki Akan Buka Lapangan Kerja di Kemen-PUPR

Untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, diperlukan kolaborasi antarsektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Untuk itu, Menteri Basuki mengajak segenap Kementerian/Lembaga dan pihak swasta untuk berkolaborasi.

"Saya ingin mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR," ujar Basuki.

Sementara itu, komitmen Kementerian PUPR untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami serta pembangunan intake di sungai.

Basuki mengatakan untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Menteri Basuki mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.

Baca Juga: Pascakenaikan Pasang Air Laut di Jawa Tengah, Kementerian PUPR Lakukan Langkah Tanggap Darurat

"Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk itu di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non-APBN. Preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah kami lakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain," tutup Menteri Basuki.

KSAN merupakan ajang komunikasi dan advokasi terbesar di sektor sanitasi dan air minum yang dirancang untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk mencapai target 100% akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan. Pada tahun ini tema yang diangkat adalah "Aksi Nyata Membangun Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Untuk Semua", dengan fokus memperkuat profil sektor air minum dan sanitasi, serta memperkuat komitmen dan kolaborasi semua pihak untuk mencapai akses aman serta berkelanjutan.