Jokowi Bakal Bangun Pusat Mangrove Dunia, Pengamat: Sangat Strategis dan Positif

Sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya melakukan pelestarian mangrove di Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim dunia. 

Upaya Jokowi tersebut tercermin dari keinginannya menjadikan Indonesia Indonesia sebagai Word Mangrove Center atau pusat mangrove dunia. Presiden Jokowi kemudian menargetkan 600.000 hektar lahan mangrove telah direhabilitasi pada akhir 2024.

Pengamat Kebijakan Strategis Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, keinginan Jokowi menjadikan Indonesia sebagai pusat mangrove dunia dinilai sangat strategis dan positif bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk merawat mangrove masih kurang, hingga perlu ada gerakan masif untuk melestarikan mangrove di Indonesia.

“Itu hal yang sangat strategis untuk melihat potensi mangrove di Indonesia sangat tinggi, karena selama ini perlindungan hukum terhadap mangrove ini kan sangat minim di kita hingga terjadi banyak kerusakan,” kata Trubus saat dihubungi, Sabtu (11/6).

Menurut Trubus, regulasi terkait perlindungan mangrove harus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Bahkan, Pemerintah harus membuat satu lembaga khusus di bawah Presiden untuk menangani masalah mangrove.

“Ya kebijakan regulasi itu dikatakan dulu, dan disitu ada kewajiban bagi Gubernur atau kepala-kepala daerah untuk mengedukasikan penyelamatan terhadap mangrove di Indonesia di daerah masing-masing. Dan kemudian nanti ada penunjukan langsung ke satu lembaga yang khusus menangani mangrove itu,” ucapnya.

“Lembaga tersebut dibawah Presiden atau Kementerian tertentu khusus menangani mangrove. Dan ini khususnya di daerah ya, dan harus diketahui bahwa pusat dan daerah kan bersinergi, hingga bagaimana masalah perlindungan mangrove ini tertangani secara komprehensif atau secara utuh,” tambahnya.

Dikatakan Trubus, banyak masyarakat di daerah-daerah merusak mangrove dengan alasan pariwisata dan pembangunan. Selain itu, ada juga masyarakat yang menjual mangrove karena tumbuhan ini sangat bermanfaat, hingga perlu adanya lembaga khusus yang konsen menangani masalah mangrove.

“Jadi program ini harus diawasi dengan ketat karena ada daerah-daerah yang diam-diam menjual mangrove, dan ada yang kerusakan dengan alasan pariwisata, pembangunan dan tidak memperhatikan kemanfaatannya. Hingga lembaga yang dibentuk dan dipercayakan menangani mangrove itu mengedukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh Trubus mengatakan keinginan Presiden ini memberikan nilai positif kepada masyarakat Indonesia, yakni mengurangi terjadi bencana alam. Oleh sebab itu, lembaga yang nantinya menangani masalah mangrove ini benar-benar konsen dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bertanggungjawab. 

“Tentu kita sadari bahwa keinginan Presiden ini memberikan nilai positif kepada masyarakat Indonesia karena selama ini kurang perhatian kepada tanaman mangrove. Lembaga yang dibentuk harus benar-benar memberikan edukasi pada masyarakat agar mereka merasa bertanggungjawab, dan merasa memiliki bahwa mangrove itu tanggungjawab bersama agar tidak dirusak, karena masyarakat ini berpikir mangrove itu tak bermanfaat dan menggangu lingkungan mereka,” ungkapnya.

Trubus juga meminta agar Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi masalah-masalah reklamasi di berbagai daerah yang merusak pantai. Atas dasar itu, Trubus meminta peraturan soal perlindungan mangrove ini harus diperkuat dengan produk hukum yang kuat pula. 

“Pemerintah juga harus memperhatikan reklamasi di pantai-pantai yang merusak mangrove hingga perlu peraturan yang tegas dari Pemerintah,” pungkasnya. 

Ekosistem mangrove sendiri memiliki keterkaitan erat terhadap perubahan iklim. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam. 

Merespon hal itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Farid Ridwanuddin mengatakan target yang dicanangkan Jokowi dalam merehabilitasi lahan mangrove perlu ditambah untuk meminimalisir angka kerusakan mangrove di Indonesia yang terjadi selama ini.

“Total hilangnya mangrove di Indonesia itu dari tahun 1980 sampai 2005 itu 300 ribu hektar, jadi target yang dicanangkan Pemerintah itu baiknya itu 1 juta hektar lah,” katanya.

Dosen Universitas Paramadina ini juga meminta Pemerintah untuk meninjau kembali regulasi yang sudah di keluarkan, karena ada beberapa regulasi yang bisa merusak rencana Presiden menjadikan Indonesia pusat mangrove dunia.

“Kalau mau jadikan Indonesia sebagai pusat hutan mangrove dalam konteks indikasi itu akan jalan ditempat, karena ada regulasi yang akan memperparah kerusakan hutan mangrove,” ujarnya.

“Ada hambatan besar, kenapa di dalam personansi di wilayah-wilayah kecil di 28 provinsi itu hanya 10 provinsi yang memiliki penetapan kawasan untuk mangrove, dan 18 provinsi lainnya itu gak ada alokasi untuk perlindungan mangrove, itu yang perlu diperhatikan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemerintah terus berupaya untuk merehabilitasi dan membangun pusat mangrove dunia di beberapa provinsi sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Dirinya menargetkan pada akhir 2024, 600 ribu hektare lahan mangrove sudah harus direhabilitasi.

"Sampai di akhir 2024, paling tidak 600 ribu hektare lahan mangrove harus sudah terehabilitasi. Seperti juga yang sudah kita kerjakan untuk lahan gambut. Ada di Provinsi Riau, ada di Sumatera Utara, ada di Provinsi Kalimantan Utara, di Provinsi Kalimantan Timur, dan juga di Provinsi Bali," ucap Presiden dalam acara Peresmian Persemaian Rumpin, Peluncuran Rehabilitasi Mangrove, dan World Mangrove Center di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor. 

Menurut Jokowi, hutan mangrove dapat memberikan banyak manfaat untuk lingkungan. Presiden menyebut, langkah-langkah rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu bentuk konkret upaya yang dilakukan pemerintah.