Kredit Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf atas kendala pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah daerah. Hal tersebut diungkapkan Simon secara langsung ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026).
"Atas nama Pertamina, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, permohonan maaf yang tulus atas gangguan pasokan dan distribusi BBM yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat," ujar Simon.
Kendala penyaluran ini disebutnya terjadi lantaran Pertamina menghadapi tantangan yang sangat kompleks, semisal gejolak konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat pengiriman minyak mentah ke Indonesia.
Hanya saja, Simon menegaskan problem tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Pertamina untuk segera memperbaiki keadaan dan menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami juga menyadari bahwa Pertamina adalah BUMN yang mengemban amanat untuk menyediakan energi bagi seluruh rakyat Indonesia di manapun berada. Dengan kata lain, kami ini adalah pelayan. Tugas kami adalah melayani kebutuhan energi seluruh rakyat Indonesia," serunya.
Tidak hanya memperkuat koordinasi, Pertamina pun menyerahkan sejumlah langkah ekstra di lapangan. Antara lain, menjalankan operasional terminal dan SPBU selama 24 jam di wilayah terdampak gangguan penyaluran.
"Termasuk memobilisasi tambahan armada mobil tangki beserta awak, menyiapkan SPBU modular di tempat-tempat yang dibutuhkan, hingga mengoptimalkan layanan Pertamina Delivery Services," imbuh Simon.
Baca Juga: Meroket 62%, Pertamina Bukukan Laba Rp34,5 Triliun di Semester I 2026
Baca Juga: Industri Sumbang 43 Persen Penjualan Biodiesel Pertamina
Selain itu, Tim Pertamina juga dikatakan turun langsung ke lapangan untuk memastikan strategi penanganan bisa dijalankan secara efektif dan memulihkan pasokan BBM kepada masyarakat.
Ke depan, sambung Simon, Pertamina bakal fokus pada penguatan perencanaan kebutuhan, kesiapan stok dan infrastruktur penyimpanan, hingga fleksibilitas armada untuk mengatur jalur distribusi alternatif. Kesiapan ini terus didorong jelang memasuki periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 yang tak lama lagi akan segera datang.
"Kami juga mengantisipasi perbedaan pola konsumsi antarwilayah, serta potensi gangguan cuaca dan operasional, sehingga peningkatan kebutuhan energi bisa kita antisipasi khususnya menjelang akhir tahun," pungkas Simon.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan