Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Achmad Nur Hidayat: Isu Tiga Periode Belum Benar-benar Berakhir!

Setelah cukup lama hanya sekadar wacana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan reshuffle terhadap beberapa posisi di kabinetnya.

Posisi Menteri Perdagangan pada akhirnya dijatuhkan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto juga ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejumlah posisi wakil menteri pun juga Jokowi hadirkan dan tak lepas dari atribut latar belakang partai politik.

Mengenai reshuffle kabinet oleh Jokowi ini, Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat MPP ikut bersuara.

Achmad menyebut bahwa publik melihat reshuffle kali ini oleh Jokowi bernuansa konsolidasi politik dan adanya indikasi “bangkitnya” isu 3 periode.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Jadi Mendag, Anis Matta: Seperti Menggenggam Bara Api

“Publik melihatnya ini adalah konsolidasi parpol namun untuk apa konsolidasi tersebut dilakukan di era akhir 2 tahun pemerintahan akan berakhir? Indikasi lain adalah isu periode 3 ternyata belum benar-benar berakhir, isu dilapangan terlihat relawan projo masih berbagi-bagi kaos Jokowi 3 periode,” Jelas Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Rabu (15/6/22).

Tak berhenti sampai di bahasan tersebut, Achmad menyoroti manuver Jokowi mengundang makan para ketua umum partai politik lingkaran kekuasaan sebelum Reshuffle dilakukan

Menurut Achmad, publik dapat melihat adanya makna lain terkait terkait hal tersebut.

Penunjukkan sosok yang mengisi kursi menteri yang terkena Reshuffle pun dianggap menimbulkan pertanyaan. Menurut Achmad banyak masyarakat yang kecewa pada penunjukkan ini karena dianggap tidak sesuai dengan kriteria yang diperlukan.

Baca Juga: Nama Anies Baswedan "Nyaring" Terdengar Diusulkan di Rakernas Partai NasDem, Jenderal Dudung Diusulkan dari DPW Ini

“Sebagaimana yang publik tangkap bahwa reshuffle kabinet yang baru selesai putuskan memperlihatkan bahwa orientasi reshuffle kabinet ini lebih kepada konsolidasi politik menjelang pemilu 2024. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa karena menteri-menteri pengganti kapasitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Achmad.