Demi Rakyat, PDIP Ogah Berkoalisi Sama PKS dan Demokrat!

PDI Perjuangan secara tegas menutup kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024.

Hal ini menyikapi kesepakatan kerja sama politik antara PKS dan Partai NasDem pada Rabu (22/6) kemarin.

Baca Juga: Puan Videokan Jokowi Duduk Menghadap Megawati, Rocky Gerung: Apa Poinnya? Mau Melecehkan Presiden?

Kerja sama politik itu setelah Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower.

Bahkan, Partai Demokrat juga akan berkunjung ke Partai NasDem pada Kamis (23/6) hari ini.

“Ya kalau dengan PKS tidak (mungkin kerja sama),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan alasan menutup peluang kerja sama politik dengan PKS.

Baca Juga: Depan Seluruh Peserta Rakernas, Ganjar Disuruh Tegaskan Soal Capres PDIP: Hak Prerogatif Megawati!

Partai berlogo banteng bermoncong putih itu juga memastikan, tidak mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat.

“Memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Karena dalam berbagai dinamika politik menunjukan hal itu,” ungkap Hasto.

Hasto mengungkapkan kriteria kerja sama politik yang dipegang teguh PDI Perjuangan.

Baca Juga: PDIP Baunya Usung Puan, Ultimatum Megawati Sebuah Tanda, Dirinya Tak Takut Lepaskan Ganjar!

Menurutnya, kerja sama politik itu harus saling menghormati dan membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Terpenting untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elit,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak merasa tertinggal dengan koalisi maupun penjajakan sejumlah partai politik (parpol).

Dia menekankan, ada waktunya hal tesebut dibicarakan oleh PDI Perjuangan.

Baca Juga: Kabarnya Mulai Dekati Anies, Yusuf Mansur Disindir Habis Politisi PSI: Pake Agama Buat Kedok...

“Akan tiba saatnya komunikasi intens kerja sama politik, dalam kaitan untuk mengusung pasangan calon itu dilakukan melalui pendekatan yang jauh lebih intens, disertai pembahasan agenda strategis bagi kemajuan negara besar seperti Indonesia,” pungkas Hasto.