Sekjen PDIP Terang-terangan Tolak Koalisi, Demokrat: Sombong, Songong, Kosong

Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Demokrat tampaknya makin renggang. Ini usai Politisi Demokrat Rachland Nashidik menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, ikut buka suara atas pernyataan Sekjen Hasto soal PDIP yang tidak akan mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Bagi politisi Demokrat ini, Sekjen Hasto PDIP terlalu congkak dalam mengutarakan pernyataan ke hadapan publik.

Baca Juga: PDIP Ngaku Ogah Koalisi, Demokrat Kasih Balasan: Era SBY Rakyat Tidak Perlu Antre Minyak Goreng!

"Sombong, songong, kosong," tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (25/6).

Bagi Politisi Demokrat Rachland Nashidik, apa yang diumbar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu memperlihatkan kepada publik bahwa Hasto merupakan sekjen partai yang paling buruk di era reformasi.

"Sekjen Partai terburuk yang pernah dikenal dalam politik Indonesia paska otoritarianisme," tutup politisi Demokrat ini menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP tidak akan bergandengan dengan Demokrat dan PKS pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam penolakan itu, Hasto turut mengurai alasan kerja sama ditolak.

Pertama, dia menyindir pidato Rakernas PKS, yang kental dengan kritik terhadap Jokowi. Posisi itu sebenarnya memang sesuai dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan untuk memberikan kritik kepada pemerintah sebagai check and balances dalam demokrasi.

"Jadi kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS," kata Hasto di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu.

Adapun dengan Demokrat, Hasto menyinggung kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY kala itu. Di masa kepemimpinan SBY, Sekjen PDIP Hasto menyebut ada perbedaan sistem pemerintah dengan masa Soekarno dan Megawati Soekarnoputri yang saat ini merupakan Ketum PDIP.

Hal tersebut menurut Sekjen PDIP ini mencakup politik luar negeri hingga politik pertahanan di masa SBY.