PDIP Ngaku Ogah Koalisi, Demokrat Kasih Balasan: Era SBY Rakyat Tidak Perlu Antre Minyak Goreng!

Partai Demokrat mengaku terbuka melakukan koalisi dengan partai politik mana pun asalkan sama-sama berfokus pada kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Pernyataan itu merespons Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya telah mengaku jika partainya tidak bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKS).

Baca Juga: Ralat Omongan Hasto Soal PDIP Gak Bisa Duet dengan PKS-Demokrat, Masinton Pasaribu Kena Sanksi

"Menegaskan jika Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menghadapi 2024," terang Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/6/2022).

Oleh karena itu, dia pun meminta agar keputusan partainya nanti juga dihormati oleh partai politik lain. "Kami juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto membeberkan alasan mengapa PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat. Menurutnya, PDIP menilai Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

Menanggapi itu, Herzaky menjabarkan kinerja SBY ketika menjadi presiden di tahun 2004-2014. Menurutnya, SBY membela rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. "Rakyat tidak perlu antre minyak goreng," tegasnya.

Dia menyebut, harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini. Penduduk miskin di era SBY juga berkurang hampir 9 juta.

"Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke Pemerintahan Jokowi," terang Herzaky.

Dia lau membandingkan dengan 5 tahun era Jokowi memimpin yang angkanya berkisar 24-26 juta. "Hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik lagi ke 28 juta, dan sekarang 26 juta," ujarnya melanjutkan.

Karena itu, pihaknya menegaskan hanya akan berkoalisi dengan parpol yang prorakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis. Demokrat akan berkoalisi dengan parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029.

"Seperti ditegaskan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Demokrat merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekadar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya," pungkasnya.