PKS: Pemerintah Kalah Cepat dengan Investasi Bodong!

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Anis Byarwati, menyebut pemerintah kalah cepat dengan investasi bodong yang saat ini marak beredar di masyarakat. Menurutnya, tawaran yang dilakukan oleh investasi bodong atau pinjaman online (pinjol) ilegal datang begitu cepat dan langsung diterima masyarakat melalui ponsel pribadinya. 

"Tawaran-tawaran itu menjemput bola atau artinya tanpa harus datang, masyarkat langsung dapat di HP-nya, ada tawaran pinjol, tawaran investasi langsung masuk ke HP dan ini yang selalu saya beri masukan kepada pihak pemerintah kalau tawaran itu bisa langsung ke hape kenapa pemerintah kalah cepat? Jadi jangan membuat masyarakat kira tertipu begitu lama," ujar Anis saat ditemui di Vin & Co Working, Minggu (3/7/2022).

Baca Juga: Himpun Dana Ilegal, OJK Blokir Lima Perusahaan Investasi

Anis mengatakan, dengan ketidaktahuan dan tingkat literasi yang rendah, tawaran menggiurkan akan membuat masyarakat mudah terjerembak dalam pusaran investasi bodong ataupun pinjol. 

Maka dari itu, ia meminta pemerintah melalui badan terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu melindungi masyarakat dari investasi bodong yang terus mengintai.

"Jadi, kegiatan-kegiatan seperti ini harus sering diselenggarakan dan ini inisiatif yang sangat bagus sehingga memberikan pemahaman kepada peserta untuk pertama motivasi untuk melakukan investaso yang kefua memilih investasi yang benar (investasi syariah)," ujarnya.

Lanjutnya, ketika mengetahui cara berinvestasi dapat membuat masyarakat menjadi tergerak untuk berinvestasi dan dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi.  Anis melanjutkan, pemerintah harus ada yang jemput bola atau memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat.

"Kalau pingin masyarakat investasi samperin masyarakatnya atau datangkan masyarakatnya, ngomong di situ, kasih edukasi disitu, kemudian kasih tahu caranya tutorialnya gimana, dan kalau perlu kasih tahu harus investasi ke mana. Jadi caranya memang harus begitu, kalau sekarang hanya menawarkan tidak memberikan edukasi bagaimana masyarakat mau bisa beriventasi syariah ketika memang literasi keuangan mereka belum memadai," tutupnya.