Ajukan Citayam Fashion Week sebagai Brand, Baim Wong Disemprot Wagubnya Anies: Jangan Main Klaim!

Keputusan Baim Wong bersama istrinya Paula Verhoeven mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai brand di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) beberapa waktu lalu mengundang respons banyak pihak. Hal tersebut disebabkan kegiatan tersebut dinilai sebagai kreativitas masyarakat kelas menengah ke bawah dan diperuntukkan bagi semua kelas masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memaparkan bahwa seyogianya pihak manapun tidak bisa main klaim karena kegiatan tersebut merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Baim Wong Gak Sendirian, Ada Lagi Pihak yang Ngaku-Ngaku "Si Paling Empunya Citayam Fashion Week"

"Nggak bisa main klaim-klaim, ya. Jadi kita jangan klaim. Itu milik semua, milik anak-anak kita. Tempat itu ruang publik, bukan milik Pemprov, tapi milik warga, milik kita semua. Bahkan bukan cuma warga Jakarta, tapi semua warga, siapa saja. Di kota sekitar, bahkan warga di Indonesia, bahkan orang asing saja boleh ke situ (Dukuh Atas)," kata Riza saat diwawancarai, Senin (25/7/2022).

Riza memaparkan, akan lebih baik jika para orang-orang yang berkompeten tersebut membimbing anak-anak yang meramaikan gelaran Citayam Fashion Week di Dukuh Atas. Menurutnya, selagi semangat para anak-anak tinggi, mesti dimanfaatkan dengan hal yang lebih positif.

"Yang punya ilmu, bagaimana yang baik itu melakukan fashion show, bagaimana mendesain yang baik. Ayo dong ilmunya diturunkan, mumpung anak-anak lagi bergairah, lagi senang," tegas Riza.

Kendati demikian, Riza juga mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat mengapresiasi jika seandainya para pihak yang berkompeten bisa membimbing adik-adiknya yang berlaga bak model di wilayah Dukuh Atas.

"Jadi kita hargai, kita apresiasi, tapi kita tingkatkan lagi, supaya kegiatan (Citayam Fashion Week), kita minta dibimbing," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, PT Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke PDKI Kementerian Hukum dan HAM sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI). Pendaftaran tersebut bernomor JID2022052181 dan diajukan pada 20 Juli 2022.